jatimnow.com
Biaya SPP dan Pembangunan Sport Center SMAN 1 Mojosari Diprotes

Para orangtua siswa saat mendatangi SMAN 1 Mojosari, Mojokerto

jatimnow.com - Puluhan orangtua siswa mendatangi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Mojosari, Senin (10/8/2020). Mereka memprotes besarnya pembayaran SPP dan iuran untuk pembangunan sport center.

Saat tiba di sekolah, para orangtua siswa kelas X hingga XII yang didominasi emak-emak itu memprotes adanya pembayaran SPP senilai Rp 250 ribu dan pembangunan sport center sebesar Rp 600 ribu.

Agus Siswanto, salah satu orangtua siswa menyebut bahwa pada Kamis (6/8/2020) lalu ada rapat komite dengan lima perwakilan orangtua siswa yang ada di paguyuban orangtua.

"Dari hasil rapat itu ada pembayaran sebesar Rp 250 ribu untuk peningkatan mutu pendidikan dan Rp 600 ribu untuk pembangunan sport center. Semua dipukul rata dari kelas X, XI dan XII," papar Agus.

Puluhan orangtua itu kemudian masuk ke ruang kepala sekolah untuk melakukan audiensi. Sempat terjadi adu argumen karena orangtua siswa enggan mengisi daftar nama.

"Tuntutan merasa banyak tarikan, ya keberatan apalagi dalam masa pandemi ini. Hasil audiensi tadi ternyata bisa diangsur selama satu tahu, cuma kemarin tidak ada penjelasan," tambahnya.

Salah satu orangtua siswa menunjukkan tarikan yang dibebankan oleh SMAN 1 Mojosari, MojokertoSalah satu orangtua siswa menunjukkan tarikan yang dibebankan oleh SMAN 1 Mojosari, Mojokerto

"Keberatannya wali muri ini kenapa? Kok sebegitu banyak, itu aja intinya. Mereka tahunya apa yang diinfokan ke media massa tentang pernyataan Bu Khofifah per Juli 2019 SPP itu gratis, tapi pada kenyataannya SPP gratis itu ditiadakan tapi istilahnya berubah infaq dan sodaqoh. Sebenarnya metodenya kan tidak ada penekanan," tambah Choi, salah satu orangtua siswa kelas X.

Sementara Kepala SMAN 1 Mojosari, Ibnu Mudzakir menjelaskan, datangnya para orangtua ke sekolah itu hanya karena terjadi miss komunikasi.

"Tadi intinya tidak keberatan, cuma miss komunikasi. Tuntutannya ya terakhir tadi minta di-share persyaratan minta keringanan atau pembebasan dan saya tadi persyaratan sudah saya sampaikan sebanyak itu. Mungkin orangtua tingkat kepahaman berbeda-beda, sehingga ada yang paham ada yang tidak," papar Ibnu.

Ibnu menyebut, tarikan itu dilakukan karena operasional sekolah tetap berjalan dan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) juga harus dijamin.

Loading...

"Meskipun pandemi tapi operasional tetap berjalan, terutama yang saya utamakan itu terkait dengan kesejahteraan teman-teman GTT PTT. Terus yang kedua kegiatan siswa meskipun pandemi masih aktif. Jika anda ke sini, ya tiap hari banyak anak-anak yang ke sini kegiatannya seperti ekstra dan OSIS," bebernya.

"Hasilnya tadi disepakati intinya menerima, tapi yang jelas bagi yang tidak mampu atau kurang mampu bisa mengajukan keringanan dengan syarat surat keterangan minta dari desa atau pip, KIS dan PKH," pungkasnya.

Berita Terkait