Pilwali Surabaya 2020

Seabrek Keluhan Warga Pesisir Kenjeran: Reklamasi hingga Penggusuran

Editor: Narendra Bakrie / Reporter: Farizal Tito

Cawali Surabaya Machfud Arifin menyapa warga kampung nelayan Jalan Kejawan Putih Tambak, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak

jatimnow.com - Calon Wali Kota Surabaya Nomor Urut 2, Machfud Arifin menyapa warga pesisir kampung nelayan Jalan Kejawan Putih Tambak, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak, Surabaya, Jumat (16/10/2020).

Di sana, mantan Kapolda Jatim itu didampingi Ketua DPD Partai Golkar Surabaya, Arif Fathoni dan Direktur Program Machfud Arifin-Mujiaman yang juga Politisi Parta Demokrat, M Mahmud.

Dalam kesempatan itu, Machfud Arifin banyak disambati warga mulai bantuan yang tidak merata hingga pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak berpihak pada warga pesisir Pantai Kenjeran saat melaut.

Salah satunya disampaikan Sohib, tokoh masyarakat Kejawan Putih Tambak. Dia menyebut bahwa belakangan ini Pemkot Surabaya melakukan reklamasi di sekitar pemukimannya. Menurutnya, hal itu justru menyengsarakan rakyat.

"Bapak bisa lihat sendiri. Pemerintah membangun jalan di pinggir laut. Katanya direklamasi itu untuk warga. Tapi hingga kini kami tidak merasakan manfaatnya," jelas Sohib.

"Padahal dulu di situ ada trap untuk nelayan menuju laut, tapi setelah dibangun makin sulit melaut karena ada batas antara daratan dan lautan. Kita juga tidak tahu tujuan intinya pembangunan (reklamasi) jalan ini," tambah dia.

Sohib yang juga koordinator petani ikan kerapu di Kejawan Putih Tambak itu menambahkan, permohonan bantuan sudah dilayangkan melalui Musrenbang. Namun belum ada hasilnya. Bahkan selama Pandemi Covid-19, nelayan mempertanyakan BLT dan bantuan sosial lain yang tidak kunjung turun.

"Bansos nggak turun. Kami juga sudah mengajukan untuk perbaikan saluran air, tapi nggak ada jawaban," keluhnya lagi.

Cawali Surabaya Machfud Arifin menyapa warga kampung nelayan Jalan Kejawan Putih Tambak, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan BulakCawali Surabaya Machfud Arifin menyapa warga kampung nelayan Jalan Kejawan Putih Tambak, Kelurahan Kenjeran, Kecamatan Bulak

Hal yang sama juga diungkapkan Dzurrotul Ummah, Ketua RT0 5 RW 02 Kejawan Lor. Dia mengaku seringkali cekcok dengan petugas Satpol PP lantaran melakukan penggusuran di tempat pengasapan yang biasanya digunakan warga.

"Bahkan ada salah satu warga yang dipolisikan, tapi akhirnya keluar karena dia tidak salah. Saya dulu sering bawa kentongan kalau ada Satpol PP. Saya tabuh agar warga tahu," papar Ummah.

Ummah juga mengaku pernah mendengar nama Machfud Arifin dijelekkan.

"Kemarin saya juga mendengar, ada yang bilang gini. Jika nanti Pak Machfud jadi wali kota Surabaya, nanti SIUP-SIUP dipersulit. Tapi saya tidak percaya itu. Buktinya Pak Machfud Arifin datang langsung dan mendengarkan keluhan kami di sini. Maka dari itu kita doakan Pak Machfud Arifin supaya jadi wali kota Surabaya," bebernya.

Sementara Tiani, warga RT 1 Kejawan Putih mengaku sudah 30 tahun tidak pernah merasakan bantuan.

"RT minta bantuan gak pernah diberikan pemerintah. BPJS dan BLT juga gak dapat. Saya berharap masyarakat dan warga kecil bisa dibantu," tutur Tiani.

Mendengar berbagai keluhan warga, Machfud Arifin mengatakan bahwa kedatangannya ke perkampungan itu sebagai bentuk kepadulian dan ingin bertemu langsung warga nelayan yang ada di Surabaya. Dia ingin mengetahui apa yang dihadapi dan dibutuhkan warga pesisir.

"Ternyata pemerintah masih menutup mata terhadap kebutuhan warga. Harusnya dapat bantuan. MBR dan bansos katanya ada, ternyata di lapangan nggak ada," ungkap Machfud Arifin.

Machfud Arifin juga menyampaikan pentingnya pelayanan kesehatan kesejahteraan warga berbasis teknologi yang sangat akurat. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Bagaimana caranya? Membangun dari bawah. Harus ada data. Jadi RT dan RW harus bekerjasama dengan pemerintah. Karena apa? Selama ini keluhan warga di semua tempat kayaknya sama, yaitu kurang didengar," papar pria asli Ketintang, Surabaya.

Machfud Arifin menambahkan, data detail mulai ada warga yang hamil, pendataan pemeriksaan kesehatan hingga data warga yang meninggal pun juga harus ada.

"Jadi didata lapangan dan data yang ada di kelurahan harus sinkron dan benar. Misalnya masalah stunting dan perawatan kehamilan harus dibenahi. Pemerintah harus bisa mendeteksi tracing dengan benar," tandas Machfud Arifin.

 

Loading...

jatimnow.com menyajikan pemberitaan di daerah Jawa Timur dan sekitarnya, menyajikan berita yang dikemas dengan apik tanpa mengabaikan nilai-nilai jurnalisme.

Jalan Jimerto No. 17a Surabaya

Call:  (031) 99248116

Email: jatimnow@gmail.com

Newsletter