jatimnow.com - Hari ketiga di Kota Batu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa ruang kerja Wali Kota Dewanti Rumpoko, Jumat (8/1/2021). Ruang kerja itu berada di lantai 5 Balai Kota Among Tani (BAT).
Setelah pemeriksaan pukul 10.00 Wib hingga 13.00 Wib, KPK keluar membawa tiga koper berwarna merah, hitam dan abu-abu. Saat ruang kerjanya diperiksa, Wali Kota Dewanti Rumpoko tidak terlihat
Rombongan berlanjut memeriksa Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Batu yang berada di lantai 4 BAT. Di sini, KPK membawa dua koper berwarna abu-abu dan hijau. Dan sekitar pukul 14.00 Wib, KPK meninggalkan BAT mengendarai 6 mobil.
Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan lanjutan pemeriksaan dan pencarian dokumen. Sama seperti penggeledahan yang dilakukan di beberapa kantor dinas sebelumnya.
Baca juga:
Baca juga:
Lagi, KPK Periksa 20 Nama Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim Hari Ini
- Dikawal Brimob, KPK Geledah Balai Kota Among Tani Batu
- KPK Geledah 3 Dinas di Balai Kota Among Tani, Ini Kata Dewanti Rumpoko
- Kembali Geledah Balai Kota Among Tani Batu, Ini Kata Jubir KPK
Penggeledahan di Kota Batu disebut pengembangan dari kasus gratifikasi Tahun 2011-2017.
"Dokumen tersebut akan dibawa untuk dianalisis oleh KPK, di antaranya adalah dokumen perizinan usaha, catatan transaksi keuangan yang terkait dengan perkara. Penyidik akan melakukan penyitaan setelah melakukan analisa terhadap dokumen hasil geledah dimaksud," papar Fikri.
Baca juga:
Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK juga Panggil Ketua Tim Cabup Sidoarjo Bandi-Mimik
Hingga hari ketiga, KPK telah menggeledah kantor Dinas Pendidikan (Dindik), Dinas Pariwisata (Disparta), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Penanggulangan Kebakaran (DPK).
Juga Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja lalu Dinas Komunikasi dan Informatika (DPMPTSPTK), ruang kerja wali kota hingga kantor Bapelitbangda Kota Batu.
URL : https://jatimnow.com/baca-32596-hari-ketiga-di-batu-kpk-periksa-ruang-kerja-wali-kota
