Pixel Codejatimnow.com

Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Tuban Diminta Dicek Ulang

Editor : Sandhi Nurhartanto  Reporter : Budi Sugiharto

jatimnow.com - Dicoretnya nama Nenek Darwati dari daftar penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mendapat sorotan dari Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.

La Nyalla meminta Dinas Sosial Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mengecek kembali data penerima BPNT agar lebih tepat sasaran. Menurut La Nyalla, masalah yang menimpa Nenek Darwati tidak boleh diabaikan begitu saja.

"Nenek Darwati ini hanya satu contoh kasus. Mungkin ada orang lain yang seharusnya menjadi penerima BPNT namun namanya tidak tercantum. Untuk itu, saya meminta seluruh Dinas Sosial khususnya di Tuban, untuk mengecek kembali data yang mereka miliki. Sebab program BPNT harus tepat sasaran," katanya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (15/1/2021).

La Nyalla mengatakan masyarakat seperti Nenek Darwati harusnya tidak terlewatkan oleh Dinas Sosial. Terlebih, kondisinya sangat memprihatinkan.

"Kasus seperti Nenek Darwati ini seringkali terjadi. Dan jelas kondisi ini membuat kita semua prihatin. Karena Nenek Darwati adalah lansia dan warga miskin yang tidak tentu penghasilannya. Ia sangat mengharapkan bantuan pemerintah untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Pemerintah harus hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan haknya," tuturnya.

Baca juga:
Temui 335 Kades di Sidoarjo, Nyalla Mattalitti Janji Perjuangkan Aspirasi Terkait UU Desa

Alumni Universitas Brawijaya Malang ini dengan tegas meminta Dinas Sosial Kabupaten Tuban segera turun untuk memperbaiki data yang ril.

"Dinas Sosial harus turun mengecek kondisi ril dan memperbaiki data yang mereka miliki sesuai yang terjadi di lapangan. Jangan sampai bantuan jaring pengaman sosial jatuh kepada orang yang cukup mampu secara ekonomi," katanya.

Baca juga:
Ketua DPD RI Wanti-wanti Kepala Desa di Malang Cermati Keuangan, Mbeleset Bahaya...

Menurut LaNyalla, jika data tidak segera diperbaiki, masalah ini dipastikan terjadi berulang-ulang.

"Hal ini tentu tidak adil dan tidak tepat sasaran. Dan masalah ini akan terus terjadi jika tidak ada pembaruan data, dengan melakukan pengecekan lapangan. Kita ingin program BPNT berjalan lancar, dan meringankan beban masyarakat," tandasnya.