Pixel Code jatimnow.com

1,2 Juta Orang Lebih Terjaring Operasi Selama 8 Hari PPKM di Jatim

Editor : Narendra Bakrie Reporter : Zain Ahmad
Salah satu kegiatan operasi yustisi PPKM di Jawa Timur
Salah satu kegiatan operasi yustisi PPKM di Jawa Timur

jatimnow.com - Operasi yustisi selama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah hukum Polda Jatim, dari tanggal 11 Januari hingga 19 Januari 2021 telah menjaring jutaan orang.

Mereka kemudian ditindak secara tertulis, teguran lisan maupun denda administrasi.

"Pelanggar banyak ya. Ada 1.216.236 orang telah dilakukan penindakan, baik dengan teguran lisan, tertulis maupun denda administrasi dari seluruh wilayah Jatim yang menerapkan PPKM," ujar Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Kamis (21/1/2021).

Banner Morula IVF Landscape

Gatot merinci bahwa jumlah pelanggar yang mendapatkan sanksi teguran lisan sebanyak 772.844 orang. Pelanggar dengan teguran secara tertulis sebanyak 185.642 orang dan untuk denda administrasi ada 4.675 orang.

"Dari total pelanggaran itu, nilai denda tercatat mencapai Rp 299.683.000. Selain itu juga ada KTP dan paspor yang disita sebanyak 36.140 buah," jelasnya.

Untuk jumlah kegiatan razia atau operasi yustisi yang sudah dilakukan oleh Polda Jatim bersama polres jajaran dan Satpol PP tercatat sebanyak 838.253 kegiatan.

Razia menyasar tempat perbelanjaan, tempat ibadah, tempat wisata, tempat hiburan, rumah makan dan tempat-tempat sarana transportasi publik seperti terminal, stasiun, bandara serta pelabuhan.

Gatot pun mengimbau masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) karena jumlah pelanggar yang cukup tinggi.

"Diharapkan kepada masyarakat Jatim untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Serta jangan lupa Jaga diri, jaga keluarga, jaga negara," tambahnya.

Terkait perpanjangan PPKM, Gatot menyampaikan agar menunggu hasil analisa dan evaluasi rutin yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.

Loading...

"Nanti apakah akan diperpanjang atau tetap melakukan pengetatan wilayah, nanti kami informasikan lebih lanjut," pungkas Alumni Akpol Tahun 1991 tersebut.

 

Loading...