jatimnow.com - Perkembangan situasi di Myanmar masih belum kondusif menyusul aksi massa penentang kudeta yang direspons dengan kekerasan oleh junta.
Sejumlah negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam pun mempersiapkan pemulangan warganya dari Myanmar. Namun, Indonesia masih belum melihat adanya kepentingan mendesak untuk evakuasi WNI dari negara tersebut.
"Sejauh ini belum, ada tahapan pemulangan. WNI yang ingin kembali, masih dimungkinkan secara mandiri," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Teuku Faizasyah kepada Republika, Minggu (7/3).
Pada Jumat (5/3), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon menetapkan status kerawanan Siaga II bagi WNI di seluruh Myanmar. WNI yang tidak memiliki kepentingan mendesak di negara itu diharapkan kembali ke Tanah Air.
Duta Besar (Dubes) untuk Myanmar Iza Fadri menuturkan, status kerawanan siaga II terus dievaluasi mengikuti perkembangan terbaru di Myanmar. Menurutnya, pihak KBRI dan Kemenlu memandang belum mendesak untuk melakukan evakuasi WNI.
"Selalu kita evaluasi dan sesuai perkembangan situasi," ujar Dubes Iza ketika ditanya batas waktu penetapan status tersebut.
KBRI di Yangon mengimbau WNI tetap tenang dan berdiam diri di kediaman masing-masing. WNI juga diminta menghindari bepergian, termasuk ke tempat kerja jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak.
Sementara itu, bagi WNI beserta keluarganya yang tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk dapat mempertimbangkan untuk kembali ke Indonesia dengan memanfaatkan penerbangan komersial yang saat ini masih tersedia. Kemenlu mencatat sekurangnya terdapat 500 WNI di Myanmar.
"Kondisi WNI sejauh ini di Myanmar masih baik," ujar Jubir Kemenlu Faizasyah.
Aparat kian berani
Pasukan keamanan Myanmar melepaskan tembakan ketika melakukan penggerebekan di kota utama Yangon, Sabtu (6/3) malam waktu setempat.
Aksi aparat itu dilakukan setelah mereka membubarkan gelombang protes terbaru terhadap para penentang kudeta dengan gas air mata dan granat kejut.
Negara Asia Tenggara itu telah jatuh ke dalam kekacauan sejak militer menggulingkan dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Demonstrasi dan pemogokan harian telah mencekik bisnis dan melumpuhkan pemerintahan.
Baca juga:
Ratusan Guru Swasta Demo di Kantor Pemkab Bojonegoro, Minta Diangkat PPPK
Lebih banyak protes direncanakan pada Minggu (7/3) setelah media lokal melaporkan, polisi menembakkan peluru gas air mata dan granat setrum untuk membubarkan protes di Yangon, kota terbesar Myanmar, pada Sabtu. Dalam protes itu, tidak ada laporan korban jiwa, tidak seperti Rabu, dan Jumat yang memakan korban jiwa.
Kelompok protes Komite Serangan Umum Nasional mengatakan, protes akan diadakan di Yangon, Mandalay, dan Monywa.
Hingga Minggu dini hari, penduduk mengatakan tentara dan polisi bergerak ke beberapa distrik di Yangon dengan melepaskan tembakan. Mereka menangkap setidaknya tiga orang di Kotapraja Kyauktada. Saksi mata tidak menahu alasan penangkapan itu.
"Mereka meminta untuk mengeluarkan ayah dan saudara laki-laki saya. Apakah tidak ada yang akan membantu kami? Apakah kamu bahkan tidak menyentuh ayah dan saudaraku. Bawa kami juga jika kamu ingin mengambilnya," teriak seorang wanita ketika dua dari mereka dibawa pergi polisi.
Menurut kelompok advokasi Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), lebih dari 1.700 orang telah ditahan di bawah perintah junta hingga Sabtu.
"Tahanan dipukul dan ditendang dengan sepatu bot militer, dipukul dengan tongkat polisi, dan kemudian diseret ke dalam kendaraan polisi," kata AAPP dalam sebuah pernyataan.
Baca juga:
Mahasiswa Jember Demo Tuntut Presiden dan DPR RI Patuhi Putusan MK
"Pasukan keamanan memasuki daerah pemukiman dan mencoba untuk menangkap pengunjuk rasa lebih lanjut, dan menembak ke rumah, menghancurkan banyak properti," ujarnya menambahkan.
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama jatimnow.com dengan Republika.co.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Republika.co.id
URL : https://jatimnow.com/baca-33865-kudeta-militer-di-myanmar-kemenlu-belum-ada-pemulangan-wni
