jatimnow.com - DPRD dan Pemkot Surabaya menetapkan APBD Perubahan (APBD-P) 2021 dengan kekuatan anggaran Rp 8,9 triliun, Rabu (29/9/2021). Anggaran itu digedok dalam rapat paripurna di gedung wakil rakyat setempat.
"Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini kami menetapkan APBD Perubahan 2021. Sebelumnya kami membahas anggaran, dalam suasana sinergi dan kerjasama yang baik, antara pimpinan dan anggota DPRD dengan Pemerintah Kota Surabaya," kata Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.
APBD Perubahan Tahun 2021 ditetapkan sebelum September berakhir. Kekuatan anggaran turun 10,44 persen atau sekitar Rp 929 miliar, dari APBD murni 2021 yang mematok anggaran Rp 9,8 triliun.
Menurut Adi, pimpinan dan anggota DPRD telah memberikan masukan, pendapat, koreksi bahkan kritik kepada Pemkot Surabaya.
"Semua masukan hingga kritik itu merupakan upaya kami untuk menjalankan fungsi pengawasan, sehingga tata kelola pemerintahan di Kota Surabaya semakin lebih baik lagi. Agar penggunaan anggaran pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat, terutama lapisan wong cilik atau masyarakat kecil," jelas Adi.
Melihat postur anggaran APBD Perubahan 2021 itu, pihaknya optimis pembangunan Kota Surabaya bisa dijalankan dengan kekuatan anggaran yang solid. Di tengah masa Pandemi Covid-19.
"Seperti misalnya, kami tetapkan angaran untuk pembelian seragam sekitar 46 ribu siswa SD dan SMP kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) sebesar Rp 21,154 miliar. Kita syukuri, dalam situasi penghematan anggaran, kita masih bisa mengintervensi bantuan seragam bagi kepentingan anak-anak didik kita," papar Adi.
Baca juga:
Politisi Nasdem Respons Pemkab Jember Hentikan Program Bantuan untuk Warga
Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan, DPRD dan Pemkot Surabaya telah menyepakati tambahan anggaran Rp 46 miliar untuk honor RT, RW dan LPMK, menyesuaikan kenaikan beberapa bulan lalu. Juga untuk anggaran permakanan untuk warga lanjut usia, anak-anak yatim piatu dan penyandang disabilitas.
"Kita terus melakukan penguatan RT dan RW dan LPMK sebagai ujung tombak pelayanan. Selama pandemi, mereka telah berjibaku untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi Covid-19," jelas ketua DPC PDIP Surabaya itu.
"DPRD juga menggarisbawahi untuk memperhatikan pertumbuhan sektor pelaku UMKM yang berjumlah ribuan di Surabaya, para PKL, termasuk para pedagang pasar sehingga mereka menjadi pilar penting ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya," tambah dia.
DPRD dan Pemkot Surabaya juga memastikan pembayaran insentif 2.832 tenaga kesehatan, baik PNS maupun non PNS, bisa terbayar 100 persen. Karena itu ada penambahan anggaran Rp 28,6 miliar.
Baca juga:
DPRD Lamongan Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2023 Naik 9,77% Kebut Pemenuhan Infrastruktur
"Kami memastikan insentif tenaga kesehatan sebesar 100 persen," tutur Adi.
Selain itu, dalam APBD Perubahan 2021, DPRD dan Pemkot Surabaya memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mencapai Rp 5,3 triliun.
"Dengan perincian, proyeksi pajak daerah Rp 4,2 triliun. Kemudian total pendapatan dari retribusi Rp 354 miliar. Sedang pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 164,173 miliar. Dan, PAD lain-lain yang sah Rp 558,639 miliar," pungkas Adi.
URL : https://jatimnow.com/baca-37904-tok-dprd-sahkan-apbd-perubahan-surabaya-rp-89-triliun
