Pixel Codejatimnow.com

Wapres Puji Kemajuan Pelayanan Publik di Banyuwangi

Editor : Redaksi  
Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik Banyuwangi
Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Banyuwangi - Wakil Presiden (Wapres) KH Maruf Amin mengunjungi Banyuwangi, Kamis (21/10/2021). Orang nomor dua di Indonesia itu berkesempatan mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Lounge Pelayanan Publik.

MPP Banyuwangi merupakan pusat layanan di Banyuwangi yang berdiri sejak 2017, tercatat sebagai MPP pertama di Indonesia yang diinisiasi pemerintah kabupaten. MPP telah mengintegrasikan 233 layanan dari 24 instansi.

Didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wapres melihat sejumlah gerai layanan. Di antaranya asistensi layanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), administrasi kependudukan, paspor, layanan Kementerian Agama, kepolisian, BPJS Kesehatan hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Wapres juga mengecek berbagai fasilitas pendukung bagi pengunjung agar nyaman selama mengakses layanan, seperti sudut baca, ruang laktasi, playground dan musala.

Di sini, Wapres sempat berdialog dengan warga yang tengah mengurus perizinan usahanya.

"Sedang mengurus izin usaha kecil saya pak," jawab Lusi, salah seorang warga, saat ditanya Wapres.

Wapres menanyakan Pasar Pelayanan Publik yang pernah dikunjungi Presiden Joko Widodo pada tahun lalu itu.

"Kalau Pasar Pelayanan Publik itu bagaimana?" tanya Wapres.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyebut, Pasar Pelayanan Publik merupakan pengembangan dari MPP. Hal itu bertujuan untuk semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Saat ini, Pasar Pelayanan Publik itu terletak di Pasar Rogojampi guna menjangkau kawasan tengah Banyuwangi. Juga di Pasar Genteng guna menjangkau kawasan selatan Banyuwangi.

Baca juga:
Pemkab Banyuwangi Geber Lagi Program Sekardadu, Apa Itu?

"Sekaligus ini bagian dari menyemarakkan pasar tradisional, karena lokasinya memang jadi satu dengan pasar tradisional. Warga bisa mengurus dokumen sambil berbelanja," tutur Ipuk.

"Kami juga membuka layanan di perkampungan nelayan, yaitu Gerai Perizinan Pelayanan Terpadu untuk nelayan, yaitu di Pelabuhan Muncar dan Grajagan," imbuh Ipuk.

Selain ke MPP, Wapres juga meninjau Lounge Pelayanan Publik di kantor Pemkab Banyuwangi. Di sini, mantan ketua MUI tersebut melihat berbagai program-program kerakyatan di Banyuwangi.

"Sore ini saya berkunjung ke Banyuwangi melihat beberapa hal yang sangat baik, misalnya soal MPP ini Banyuwangi merupakan yang pertama di Indonesia, dan sudah diikuti daerah lain di Indonesia," tutur Wapres saat menggelar konferensi pers di Rumah Kreatif Banyuwangi.

"Ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan bagian dari reformasi birokrasi kita. Itu dibuat supaya pelayanan publik tidak berbelit, murah, mudah. Dan saya kira ini tuntutan pelayanan kepada masyarakat dan ternyata Banyuwangi menjadi pelopor," tambahnya.

Baca juga:
Pemkab Banyuwangi Ciptakan Inovasi Layanan Uji Tanah Berbasis Internet, Apa Itu?

Wapres pun mengapresiasi keberadaan Pasar Pelayanan Publik dan upaya mendekatkan pelayanan perizinan ke wilayah yang menjadi basis nelayan.

"Jadi mengurus tidak harus ke pusat kabupaten, cukup di sana dan ini juga mempercepat, mempermudah, bisa lebih efisien, juga sesuai instruksi Kemenpan RB untuk reformasi birokrasi dan juga digitalisasi," jelas dia.

Di Lounge Pelayanan Publik, Wapres mengapresiasi upaya penguatan data unntuk menunjang berbagai program, seperti pengentasan kemiskinan hingga pemberdayaan ekonomi. Selain itu, ada program e-village budgeting dan e-monitoring system untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.

Wapres pun kembali mengapresiasi apa yang telah dilakukan Banyuwangi.

"Saya harapkan seluruh Indonesia dengan ini punya mal pelayanan publik, lounge pelayanan publik, dan pasar pelayanan publik," pungkas Wapres.