Pixel Codejatimnow.com

Warga Bubutan Curhat Soal Banjir, Minta Perbaikan Jalan hingga Fogging

Editor : Arina Pramudita  Reporter : Ni'am Kurniawan
Sekretaris Komisi A Budi Leksono saat menggelar Reses di Kelurahan Gundih, Bubutan, Surabaya. (Foto: Ni'am Kurniawan/jatimnow.com)
Sekretaris Komisi A Budi Leksono saat menggelar Reses di Kelurahan Gundih, Bubutan, Surabaya. (Foto: Ni'am Kurniawan/jatimnow.com)

Surabaya - Sekretaris Komisi A Budi Leksono dicurhati warga soal banjir tahunan di Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya. Keluhan disampaikan warga saat Budi menggelar masa sidang reses di tahun pertama 2022, Kamis (17/2/2022) malam.

Seringnya banjir di kawasan tersebut akibat saluran air yang mulai dangkal dan menyempit. Warga juga mengusulkan agar jalanan kampung ditinggikan.

"Beberapa poin kita catat, nanti akan kita sampaikan kepada Pemerintah Kota Surabaya, salah satunya mereka minta peninggian jalan, karena sering banjir di sini," ujar Buleks sapaan akrabnya, Jumat (18/2/2022).

Banjir di kawasan Gundih, sebut warga, sering kali terjadi saat hujan lebat mengguyur Kota Pahlawan. Padahal tak sekali saja mereka melakukan kerja bakti sebagai antisipasinya. Namun karena daya tampung gorong-gorong yang minim tetap membuat air meluber dan menggenangi jalan.

"Saya melihat memang butuh peremajaan," imbuh Buleks.

Kondisi diperparah dengan adanya warga yang terjangkit Demam Berdarah Dengue (DBD). Warga mengaku sudah mengusulkan untuk dilakukan fogging di kawasan setempat.

Baca juga:
Bawaslu Surabaya Tegaskan Dilarang Kampanye saat Reses, tapi Faktanya?

"Ada dua yang sudah terkena DBD, orang tuanya langsung yang wadul ke saya. Katanya sudah usul ke Puskesmas untuk fogging, tapi kata Puskesmas belum bisa dilakukan karena takut dengan Omicron," lanjut Wakil Ketua Bidang Keagamaan DPC PDIP Surabaya tersebut.

Untuk menanggulangi kasus DBD, Buleks berjanji akan secepatnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPB Linmas Surabaya.

Di sisi lain, saat reses ada temuan bahwa warga Gundih hingga kini masih kebingungan dalam proses pembuatan akta kelahiran.

Baca juga:
DPRD Surabaya Disambati soal Zonasi Sekolah hingga BPJS

"Mumpung Pemkot ngasih kelonggaran, segera urus ke RT atau Kelurahan, itu bisa dilakukan secara online, nama programnya 'Kalimasada' Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk," katanya.

Terkait aduan warga yang anaknya ditarik biaya oleh sekolah, lanjut Buleks, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya.

"Beberapa warga semalam juga sambat kalau ditarik biaya untuk anaknya yang masih duduk di SD/SMP, ini janggal sekali, kita akan tinjau ke lokasi secepatnya," tandasnya.