Pixel Code jatimnow.com

Baliho '2024 Ikut Pak Jokowi' Disebut Sikap Politik yang Ambigu

Editor : Narendra Bakrie Reporter : Ni'am Kurniawan
Baliho '2024 Ikut Pak Jokowi' yang terpasang di tepi Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo, Surabaya (Foto: Ni'am Kurniawan/jatimnow.com)
Baliho '2024 Ikut Pak Jokowi' yang terpasang di tepi Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo, Surabaya (Foto: Ni'am Kurniawan/jatimnow.com)

Surabaya - Pengamat politik dari Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya Umar Sholahudin menanggapi baliho bertuliskan 'Satu Komando #2024 Ikut Pak Jokowi' yang berdiri di tepi Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo, Surabaya.

"Ini sikap politik yang ambigu. Secara verbal Jokowi menolak perpanjangan. Tapi di sisi lain berucap wacana tersebut bagian dari demokrasi. Sebenarnya kepentingan oligarki 'pol en ekonomi' sejalan dengan keputusan personal Jokowi yang pengin 'tanduk' atau nambah," ungkap Umar kepada jatimnow.com, Jumat (18/3/2022).

Namun Umar menilai, pemasangan baliho itu tidak sepenuhnya perintah langsung dari Joko Widodo (Jokowi).

Banner Morula IVF Landscape

"Apakah ini murni dibuat warga (pendukung Jokowi) atau memang ada orderan politik dari istana, termasuk Jokowi?" tanya Umar.

Baca juga:  

Katanya, ada sokongan dari elit-elit politik yang memiliki kepentingan dalam mengatur regulasi, di luar barisan pemerintahan, untuk melenggangkan kepentingan pribadi.

"Dugaan politik saya, ini adalah proyek orderan politik elit yang dioperasikan sampai akar rumput, terutama elit oligarki yang ambisi atau ngebet perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode," terang dia.

Umar menambahkan, pemasangan baliho seperti itu tidak menunjukkan etika politik yang benar. Bahkan terkesan seperti pembodohan terhadap publik.

"Praktek orderan politik semacam ini, yang memanfaatkan warga masyarakat. Sangat tidak sehat. Memberi pendidikan politik yang buruk. Ada pelanggaran dan bahkan pembajakan demokrasi dengan cara-cara demo-crazy," tegasnya.

"Para elit negara tidak memberikan pendidikan politik yang baik dan berpotensi meruntuhkan prinsip-prinsip dan aturan main demokrasi (konstitusional)," sambung Umar.

Loading...

Sehingga, lanjutnya, perlu ketegasan dari pihak Jokowi untuk memastikan kepada rakyat bahwa dirinya tidak memiliki keinginan melanjutkan kepemimpinannya pada periode ketiga.

"Atas kondisi seperti di atas, mestinya Presiden Jokowi declace dengan jelas dan tegas, hentikan wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi harus menampakkan dirinya sebagai negarawan, bukan politisi," tandas Umar.

Loading...