Pixel Code jatimnow.com

La Nyalla Janji Desak Pemerintah Urungkan Rencana Kenaikan Elpiji

Editor : Narendra Bakrie Reporter : Fathor Rahman
Ketua DPD RI, La Nyala Mattalitti bersilaturahmi dengan salah satu keluarga besar Bani Kholil Bangkalan, KH Imron Abdul Fatah (Foto: Fathor Rahman/jatimnow.com)
Ketua DPD RI, La Nyala Mattalitti bersilaturahmi dengan salah satu keluarga besar Bani Kholil Bangkalan, KH Imron Abdul Fatah (Foto: Fathor Rahman/jatimnow.com)

Bangkalan - Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti silaturahmi ke Bani Kholil Bangkalan, Selasa (19/04/2022). Dia berjanji akan menekan pemerintah agar mengurungkan rencana kenaikan semua jenis BBM dan elpiji.

La Nyalla melakukan silaturrahmi ke salah satu Bani Kholil, yaitu kediaman KH Imron Abdul Fatah. Pertemuan berlangsung beberapa jam.

"Kami ke sini dalam rangka bersilaturrahmi. Sekaligus menampung aspirasi dari ulama," ujar La Nyalla.

La Nyalla mengaku keberatan dengan rencana pemerintah kembali menaikkan harga BBM. Termasuk rencana kenaikan bahan pokok, salah satunya harga elpiji.

"Kami akan berupaya agar kenaikan tidak terjadi. Sebab hal ini bukan wacana lagi. Tapi saat ini sudah dalam pembahasan," tegas dia.

Baca juga:
Ketua DPD RI: Subsidi Amanat Pancasila, yang Harus Dihapus Korupsi

Dia mengungkapkan bahwa bila pemerintah jadi menaikkan BBM dan elpiji, hal itu sangat tidak tepat. Sebab rakyat masih dalam tahap pemulihan dari Pandemi Covid-19.

Selama dua tahun lebih, masyarakat terdampak Covid-19 yang merusak perekonomian. Sehingga tidak wajar jika pemerintah memaksakan menaikkan harga. Dipastikan akan menyulitkan masyarakat, khususnya kalangan bawah.

"Program pemerintah dalam pemulihan belum selesai. Jika kebijakan malah menaikkan harga BBM dan sembako itu salah. Sehingga, rencana itu perlu dievaluasi segi dampaknya," ujarnya.

Baca juga:
Relawan Nyala Api Abadi Bojonegoro-Tuban Dukung LaNyalla Maju Capres 2024

Pihaknya berharap pemerintah berpihak pada rakyat, bukan demi kepentingan besar lainnya. Sebab kondisi rakyat masih belum stabil. Khususnya dalam perekonomian saat pandemi belum tuntas seratus persen.

"Jika kenaikan ini dipaksakan maka dipastikan akan memperparah situasi dan kondisi. Kami dari DPD RI berharap ada evaluasi dari pemerintah maupun wakil rakyat lainnya," tandasnya.