Pixel Codejatimnow.com

Ada Masalah Pembayaran THR di Malang, Ini Saran Bupati Sanusi

Editor : Zaki Zubaidi  Reporter : Rizal Adhi Pratama
Bupati Malang Muhammad Sanusi. (Foto: Rizal Adhi Pratama/jatimnow.com)
Bupati Malang Muhammad Sanusi. (Foto: Rizal Adhi Pratama/jatimnow.com)

Malang - Jelang Idul Fitri 1443, Bupati Malang, Muhammad Sanusi menyinggung terkait Tunjangan Hari Raya (THR) bagi buruh atau karyawan. Ia mengingatkan para pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya membayar THR. Sementara untuk buruh ia berpesan untuk senantiasa bersabar.

"Pertama, mengimbau kepada pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya sesuai aturan perundang-undangan. Dan untuk karyawan agar selalu bersabar menerima, lakukan musyawarah dialog untuk menyelesaikan lebih baik," tegasnya usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat Semeru 2022 di Mapolres Malang, Jumat (22/4/2022).

Seandainya nanti ada perusahaan nakal yang tidak mau membayarkan THR, ia menyarankan untuk melaporkan di Posko THR Keagamaan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Malang.

"Nanti dilaporkan kepada Satgas THR di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian melakukan penyelesaian di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang," paparnya.

Sebelumnya, Kadisnaker Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo mengatakan pihaknya sudah membentuk Posko THR Keagamaan yang berada di Kantor Disnaker Kabupaten Malang Jalan Trunojoyo Kav.3, Ngadiluwih, Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

"Posko THR ini fungsinya membantu perusahaan dan pekerjaan terkait kendala-kendala pembayaran THR," jelasnya.

Baca juga:
Daftar Besaran UMK di Jatim Tahun 2024, Daerahmu Piro?

Yoyok menjelaskan jika posko ini nantinya difungsikan menjadi penengah seandainya ada keterlambatan pencairan THR di suatu perusahaan.

"Posko THR ini ada di Disnaker, kita juga berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan apabila ada kendala terkait mekanisme pembayaran THR," paparnya.

Ia menjelaskan, di tahun sebelumnya memang ada perusahaan yang lalai membayar THR, salah satunya pabrik rokok PT Gudang Sorgum.

Baca juga:
Bank Jatim Serahkan CSR Sepeda Ambulans ke RSUD Kanjuruhan

"Memang ada 1 sampai 2 perusahaan yang mengalami pailit ditambah pemilik perusahaannya meninggal, sehingga hingga saat ini masih terlilit hutang THR ini," bebernya.

Untuk sanksi, Yoyok mengatakan kalau perusahaan yang telat atau tidak membayar THR secara penuh akan mendapatkan sanksi administrasi berupa denda.