Pixel Code jatimnow.com

Rakerda BPD HIPMI Jatim 2022, Ini 3 Pesan Penting LaNyalla

Editor : Zaki Zubaidi Reporter : Zain Ahmad
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XVI BPD HIPMI Jatim. (Foto: Zain Ahmad/jatimnow.com)
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XVI BPD HIPMI Jatim. (Foto: Zain Ahmad/jatimnow.com)

Surabaya - Badan Perwakilan Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XVI, Sabtu (14/5/2022).

Acara yang digelar di sebuah hotel di Surabaya dengan tema 'Gerak Cepat Pemulihan Ekonomi' itu turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, Ketua Umum BPP HIPMI, Ketua Umum KADIN Jawa Timur, Ketua BPD HIPMI Jawa Timur dan Jajaran Pengurus serta Para Senior HIPMI Jawa Timur. Selain itu, acara juga digelar secara virtual, dihadiri Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Ketua Umum BPD HIPMI Jatim, Rois Sunandar Maming dalam sambutannya mengatakan, bahwa perekonomian bangsa wajib sejahterakan rakyat, dan pengusaha sebagai pelaku ekonomi memiliki peran penting untuk mengimplementasikan.

Banner Morula IVF Landscape

"Pengusaha sebagai pelaku ekonomi memiliki peran penting untuk mengimplementasikan tema Rakerda, yakni Gerak Cepat Pemulihan Ekonomi. Karena pengusaha merupakan salah satu pilar dalam pemulihan perekonomian nasional," ujarnya.

Menurut Rois, pemulihan ekonomi kuncinya adalah kebijakan ekonomi pemerintah. Oleh karena itu, perspektif kebijakan perekonomian nasional menjadi faktor dominan.

Konsepsi perekonomian nasional juga memberikan andil besar percepatan pemulihan ekonomi, sekaligus menentukan kekuatan perekonomian nasional.

Namun menurutnya, Indonesia memiliki banyak kelemahan fundamental dalam menghadapi musibah dan bencana yang bersifat masif dan global.

Seperti halnya ketahanan sektor ekonomi, sektor kesehatan, sektor sosial dan sektor manajemen pemerintahan dan sejenisnya.

"Padahal, bencana lain masih mengancam di depan mata, yaitu ancaman dampak perubahan iklim," jelasnya.

Dengan alasan itu, kata Rois, Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), hingga hari ini belum mampu mewujudkan cita-citanya yang berujung kepada Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Atas dasar itulah, ia mengajak kepada semua pihak terkait untuk membaca ulang dengan cermat, ketika para pendiri bangsa ini menyusun teks redaksi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Pasal tersebut, pada UUD 1945 Naskah Asli, dimasukkan di dalam Bab Kesejahteraan Sosial," papar Rois.

Artinya, jelas bahwa orientasi perekonomian bangsa ini mutlak dan wajib untuk rakyat. Apalagi salah satu cita-cita bangsa ini adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3), kata Rois, sangat jelas bahwa norma dari penguasaan negara terhadap Sumber Daya Alam didasarkan kepada kedaulatan negara.

"Karena Sumber Daya Alam harus dikuasai negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Sebab, kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menambahkan bahwa yang terpenting adalah asas perekonomian negara ini disusun atas usaha bersama, yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan memastikan kekayaan alam yang meliputi bumi, air dan udara dikuasai oleh negara.

"Maka, sudah seharusnya kita mengejar pemerataan ekonomi dengan memaksimalkan keunggulan komparatif yang diberikan oleh Allah SWT melalui kekayaan alam yang kita punya, yang mutlak dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Menurut LaNyalla, sudah saatnya bangsa ini memiliki pemimpin dengan kualitas leadership yang berani mengakhiri praktik-praktik sesat ekonomi yang memiskinkan ratusan juta rakyat.

"Sudah saatnya bangsa ini mengakhiri praktek over eksploitasi oleh kapitalisme global yang telah menjadi satu badan dengan oligarki ekonomi di negeri ini melalui saham-saham mereka di lantai bursa yang telah menembus lintas batas negara," tegasnya.

Loading...

Sebab, kemiskinan di suatu negara bukan karena negara itu adalah negara berkembang, tetapi karena negara tersebut terlalu dieksploitasi oleh oligarki rakus yang bersinergi dengan kapitalisme global.

"Maka mulai hari ini, mari kita tanamkan dalam pikiran kita. Bahwa kita harus berani bangkit. Harus berani mengubah arah perjalanan perekonomian bangsa ini. Kita harus kembali kepada kesadaran utuh kita sebagai sebuah bangsa yang dilahirkan dan dicita-citakan sebagai negara yang mensejahterakan," papar LaNyalla.

Karena itu dia mengajak kepada seluruh kader HIPMI Jatim dan seluruh rakyat Indonesia untuk merefleksikan perjalanan perekonomian nasional bangsa ini, untuk kemudian disepakati untuk melakukan koreksi dan perbaikan demi ratusan juta rakyat pemilik sah kedaulatan negara ini.

"Saya pesan tiga hal. Pertama, teruslah belajar tentang dunia usaha, karena hal itu adalah proses yang tiada henti. Kedua, perkuat ketakwaan. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Apakah kita menjadi pengusaha untuk jalan kebaikan atau menjadi pengusaha untuk jalan keburukan," jelasnya.

LaNyalla pun mengajak kepada kader HIPMI Jatim untuk memperkuat solidaritas sosial. "Dan yang terpenting jadilah pengusaha yang tidak memikirkan diri sendiri. Jadilah pengusaha yang ringan tangan membantu sesama yang membutuhkan," pungkasnya.

Loading...