Pixel Code jatimnow.com

BBM Subsidi Seharusnya Hanya untuk Kendaraan Roda Dua

Editor : Narendra Bakrie Reporter : Farizal Tito
Dialog interaktif yang digelar PMII di Islamic Center, Surabaya (Foto: Sisi for jatimnow.com)
Dialog interaktif yang digelar PMII di Islamic Center, Surabaya (Foto: Sisi for jatimnow.com)

Surabaya - Isu pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi oleh pemerintah semakin santer. Rencana terbaru, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) akan melakukan skema pembatasan melalui aplikasi MyPertamina.

Namun pengamat independent industri minyak dan gas (migas), Dr Komaidi Notonegoro menyebut cara ini akan sulit dilakukan di lapangan. Menurutnya, pegawai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) akan head to head dengan pengemudi mobil yang merasa punya hak membeli BBM pertalite maupun solar bersubsidi.

"Yang ada terjadi banyak pertikaian dengan pegawai SPBU. Belum lagi tidak semua konsumen punya akses jaringan internet seperti di pelosok," beber Komaidi usai dialog interaktif yang digelar PMII di Islamic Center, Surabaya, Minggu (26/6/2022).

Lalu bagaimana agar BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar subsidi bisa dinikmati masyarakat yang kurang mampu?

Menurut Komaidi, solusinya sederhana, yaitu dengan membuat pengumuman bahwa yang bisa beli pertalite hanya roda dua saja. Sedangkan mobil bisa menggunakan BBM nonsubsidi.

"Logikanya begini. Orang yang beli mobil kan tidak mungkin tidak bisa beli BBM dengan oktan tinggi. Jika memang mereka hanya mampu beli pertalite yang harganya 7 ribuan, pasti kemampuannya hanya membeli kendaraan roda dua," tegas Direktur Eksekutif ReforMiner Institute itu.

Baca juga:
80 Persen BBM Bersubsidi Meleset, 5.500 Kendaraan di Jatim Daftar MyPertamina

Di hadapan mahasiswa PMII, Komaidi juga menyebut bahwa subsidi BBM yang ada saat ini sudah sangat membebani negara. Dan jika dibiarkan dinikmati oleh orang yang mampu beli mobil, tetapi tidak bisa beli BBM nonsubsidi, maka subsidi untuk pendidikan dan pupuk akan terkikis oleh kebutuhan subsidi BBM.

"Subsidi ditujukan untuk masyarakat kurang mampu. Nah kalau sudah mampu beli mobil, masa tidak mampu beli BBM nonsubsidi," sambung alumnus Fakultas Ekonomi Unair tersebut.

Hal yang sama juga diamini anggota Komisi C DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Nia'm yang miris melihat nasib para nelayan di Kenjeran Surabaya yang tidak bisa melaut karena tak punya solar.

Baca juga:
Tenang, Beli Pertalite dan Solar Subsidi di Jatim Masih Bisa Pakai Uang Tunai

"Solar ada, dijual di Pertamini yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan SPBU legal. Solar yang harganya Rp 5.150 per liter, dijual seharga Rp 10 ribuan," terang Ghoni yang juga menjadi pembicara dalam dialog interaktif itu.

Menurut Ghoni, DPRD Surabaya sepakat akan mengawal subsidi solar, benar-benar bisa dinikmati nelayan. Sebab jika solar bersubsidi tak bisa diakses nelayan, maka ekonomi nelayan di Kenjeran akan semakin terpuruk.

"Nelayan di Kenjeran itu sudah banyak masalah, mulai dari kelangkaan solar bersubsidi hingga kasus stunting atau gizi buruk yang menimpa anak mereka, akibat keterbatasan ekonomi," tandas anggota dewan dari PDIP itu.