Pixel Code jatimnow.com

DPD Apersi Korwil Surabaya Resmi Dilantik, Ini Tantangan yang Harus Dituntaskan

Editor : Arina Pramudita Reporter : Farizal Tito
Pelantikan dan pengukuhan Apersi Koordinator Wilayah Surabaya. (Foto: Farizal Tito/jatimnow.com)
Pelantikan dan pengukuhan Apersi Koordinator Wilayah Surabaya. (Foto: Farizal Tito/jatimnow.com)

Surabaya - Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana/Sangat Sederhana Indonesia (Apersi) resmi melantik dan mengukuhkan Koordinator Wilayah Surabaya DPD Jatim Masa Bakti 2022-2026 di Hotel Grand Dafam Surabaya, Kamis (28/7/2022).

Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat jalinan kerja sama antar stakeholder, agar mampu menghasilkan solusi. Salah satunya untuk pengembangan proyek yang terbentur aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) bagi pengembang yang masih kesulitan mencari lahan.

Ketua DPD Apersi Jatim, Makhrus Sholeh mengungkapkan, perizinan LSD menjadi tantangan besar bagi koordinator wilayah Surabaya.

Di mana LSD saat ini mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah mengalami perubahan dan tidak menggunakan RTRW yang baru.

“Padahal LSD itu sebetulnya tidak harus bertentangan dengan RTRW yang sudah ada,” katanya.

Mayoritas anggota Apersi di Indonesia, lanjutnya, merupakan penyedia Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang harus membangun perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Baca juga:
Mas Dhito Minta APERSI Berkontribusi Bagi Pertumbuhan Ekonomi Karesidenan Kediri

"Terkait LSD, kami sudah mengajukan untuk menghadap beberapa keluhan, karena pemerintah pusat tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah," ungkapnya.

Ia juga berharap anggaran untuk FLPP dinaikkan agar bisa membeli tanah di lokasi yang terdapat infrastruktur dari pemerintah daerah. Pasalnya selama ini, karena mengambil wilayah pinggiran, akses jalan, listrik, PDAM dan lainnya sulit diperoleh.

Sementara itu Ketua DPP Apersi Bidang Investasi, Adi Dharma mengungkapkan, soal LSD Apersi akan mencoba konsisten memperjuangkan keresahan anggota dengan berkoordinasi dengan Ketua DPD RI, Ketua MPR, dan Kementrian ATR/BPN.

Baca juga:
Pengembang Keluhkan Pengurusan Persetujuan Pembangunan Gedung di Probolinggo

"Apersi juga butuh dukungan dari anggota di seluruh Indonesia agar permasalahan izin tidak lagi menghambat pembangunan," ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Penasihat Apersi Surabaya Raya dan Jatim.

Upaya ini juga mendapat dukungan dari Bupati Jombang, Mundjidah Wahab. Menurutnya, saat ini pembangunan banyak berkembang di Jombang karena adanya akses jalan tol.

"Saya memberikan apresiasi atas pelantikan ini agar supaya ditata dan dikembangkan Apersi ini, sehingga bisa menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat MBR," kata Mundjidah.