Pixel Code jatimnow.com

Petambak Sambat ke Pemkab Lamongan, Pupuk Subsidi Perikanan Belum Ada Kejelasan

Editor : Zaki Zubaidi Reporter : Adyad Ammy Iffansah
Komisi B DPRD Lamongan saat audiensi mendampingi petambak dengan Pemkab Lamongan. (Foto : Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)
Komisi B DPRD Lamongan saat audiensi mendampingi petambak dengan Pemkab Lamongan. (Foto : Adyad Ammy Iffansah/jatimnow.com)

Lamongan - Belum adanya solusi terkait penarikan pupuk bersubsidi bagi petambak di Lamongan memicu aksi demo maraton. Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan, Ansori turut dalam auduiensi di Pemkab Lamongan.

Berdasarkan rapat kordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Manves) pada tanggal 19 Mei 2022 serta tanggal 8 Juni dan 13 Juni 2022 dengan Kemenko Bidang Perekonomian memberi angin segar pada petambak Lamongan.

"Pertemuan tersebut merekomendasikan agar kebutuhan pupuk subsidi perikanan tahun 2022 dapat diakomodir kembali oleh kementerian pertanian dengan memperhatikan usulan kebutuhan dari pemerintah daerah," terang Ansori, Rabu (24/8/2022).

Namun, jika membaca surat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor B.373/DJPB.D2/TU.210/VI/2022 per tanggal 15 Juni 2022 belum ada tindak lanjut dan masih menunggu pemenuhan dari Menteri Pertanian.

"Artinya sampai saat ini nasib pupuk subsidi perikanan itu pengelolaannya untuk tahun 2022 belum ada kejelasan," paparnya.

Baca juga:
Pilu Keluarga Bayi Hidrosefalus di Lamongan: Tekanan Mental, Kesulitan Ekonomi

Melanjutkan hal itu, Ansori meminta agar Pemkab Lamongan lebih intens berkomunikasi dengan KKP dan Mentan. Ia pribadi merasa prihatin lantaran kebutuhan petambak Lamongan tak mencukupi.

"Dampaknya tidak adanya pupuk akan mengakibatkan pertumbuhan ikan lambat dan merugikan para petambak, apalagi para petambak di daerah Bengawanjero selama ini sudah banyak mengalami kerugian akibat bencana banjir," terangnya.

Baca juga:
Universitas Billfath Bekerja Sama dengan Bawaslu Lamongan karena Alasan Ini

Sementara itu, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menyebut akan memperjuangkan nasib warganya. Melalui rapat kerja dengan DPR RI komisi 4 membahas hal sensitif ini yang digelar Kamis (24/8/2022) besok.

"Berbagai upaya terlah kita lakukan, kami terus mendorong juga mengajukan realokasi ke Pemprov Jatim," jawabnya.