Surabaya – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur Whisnu Sakti Buana, mengatakan kolaborasi dana desa dengan komoditas sumber daya di wilayah hutan dapat mendorong ketersediaan pangan. Kongkretnya dengan program desa dapat berkontribusi terhadap kelompok pelaku usaha perhutanan sosial agar komoditas produk bisa diunggulkan yang dapat melayani ketersediaan pangan di desa.
"Jika itu dilakukan, Insya Allah ketersediaan pangan meningkat, dan desa tersebut dapat menurunkan prevalensi stunting," kata Whisnu Sakti, Senin (5/9/2022).
Hal tersebut dikomparasikan dengan data dari Pemerintah Propinsi (Pemprov) Jawa Timur tentang kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS). Saat ini setidaknya sudah ada 348 kelompok perhutanan sosial (KPS).
Baca juga:
239 Desa di Tulungagung Terima Pencairan DD, Ini Peruntukannya
Sedangkan sekitar 489 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) di Jatim sudah terbentuk. Ratusan kelompok itu memiliki usaha variatf dari segi agroforestri.
"Tentu ini bukan jumlah yang sedikit sebagai kelompok usaha di hutan," imbuh Whisnu Sakti.
Mantan Wali Kota Surabaya ini menambahkan, dengan stimulan tersebut bisa dibilang sebagai sebuah potensi. Sebab terdapat sumber daya yang menjadi modal dalam pengembangan produk kehutanan dan berkesinambungan terhadap pemulihan ekonomi.
Baca juga:
Desa di Ponorogo Bandel Tunggak Bayar Pajak Dana Desa, Sanksi Menanti
"Setidaknya menjadi satu tarikan napas dengan capaian pangan dan bebas stunting, dari potensi sumber daya hutan yang ada di Jawa Timur," pungkas Whisnu Sakti.
