Pixel Code jatimnow.com

Tim Kepresidenan Kampanyekan Bahaya Hoaks Jelang Pemilu di Universitas Madura

Editor : Zaki Zubaidi   Reporter : Fathor Rahman
Tiga Pakar Tim Kepresidenan menyampaikan bahaya penyebaran informasi hoax di Universitas Madura. (Foto: Fathor Rahman/jatimnow.com)
Tiga Pakar Tim Kepresidenan menyampaikan bahaya penyebaran informasi hoax di Universitas Madura. (Foto: Fathor Rahman/jatimnow.com)

Pamekasan - Tim Kepresidenan datang ke Madura mengampanyekan bahaya penyebaran informasi hoaks dan dampaknya di Universitas Madura Pamekasan, Selasa (6/9/2022).

Mereka menjadi pemateri kuliah tamu dengan tema "Distopia Hoax and Public Fallacy" yang digelar Fakultas Ilmu AdministrasiAdministrasi Universitas Madura.

Tiga pakar kepresidenan yang hadir diantaranya, Ketua Tim Pengamanan IT Presiden sekaligus Pakar Siber dan Direktur CISSREC, Dr. Pratama Dahlian Persadha, Tim Komunikasi Presiden sekalipun Pakar Konflik dan Sekjen APSSI, Novri Susan, dan Reviewer Kemiristek dikti RI sekaligus Pakar Media dan Ruang Publik, Dr. Nunik.

Ketiga pembicara menyampaikan bahaya penyebaran informasi hoaks. Termasuk mengajak mahasiswa untuk tidak menyebarkan dan terpengaruh informasi hoaks itu.

Sebab, menjelang Pemilu 2024 diprediksi akan banyak bermunculan influenser hitam, buzzer politik dan berita hoaks. Sehingga kampus menjadi salah satu lembaga untuk mengantisipasi dampak informasi hoaks.

Ketua Tim IT Presiden, Dr. Pratama Dahlian Persadha memgatakan, kampus menjadikan kader perubahan yang bisa menyaring informasi di internet. Sehingga mampu menetralisir informasi hoaks yang merugikan.

"Peran mahasiswa dalam menyaring informasi hoaks sangat penting," katanya.

Dikatakan, pemerintah sudah memiliki sistem yang bisa mendeteksi infomasi hoaks. Baik negative campaign dan black campaign. Namun, pemerintah belum memiliki kuasa menghilangkan konten hoax dari dunia siber.

Baca juga:
Bawaslu Tulungagung Ajak Pemilih Pemula Kenali Berita Hoaks

Dikatakan, saat ini pemerintah dituntut memiliki kekuatan untuk bisa melakukan penghapusan akun jika terbukti pemilik akun melakukan penyebaran informasi hoaks.

"Makanya adanya iklan politik harus jelas siapa pemasangnya. Sehingga jika ada informasi tidak benar bisa terdeteksi sumbernya," katanya.

Sehingga, pada pemilu 2024 nanti adalah pesta demokrasi yang tenang butuh peran mahasiswa. Sehingga, kampus dituntut menjadi aktor intelektual meluruskan koridor politik yang tidak benar.

Di lokasi yang sama, Tim Komunikasi Presiden, Novri Susan menyampaikan, penyebaran informasi hoaks sangat merugikan. Sehingga, mahasiswa menjadi aktor penangkal hoaks dan meluruskan informasi yang salah.

Baca juga:
Hoax Pencairan Bansos PKH Disebar via Telegram, Waspada Modus Penipuan!

"Tidak semua hal bisa dikontrol oleh pemerintah. Sehingga tetap ada ruang kebabasan di ruang publik untuk menyampaikan aspirasi," katanya.

Menurutnya, informasi hoaks bisa berkembang akibat aktor individu. Bahkan, aktor kelembagaan juga bisa terjadi. Namun, pihaknya memastikan tidak ada aktor dari lembaga pemerintah.

Rektor Universitas Madura, Dr. Faisal Estu Yulianto tidak menampik banyak buzzer dan influenser hitam jelang Pemilu. Sehingga, kegiatan itu menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menjaring informasi.

"Kegiatan ini adalah bekal positif bagi mahasiswa menjelang pemilu. Mereka pasti sudah mengetahui mana informasi hoaks dan informasi positif," katanya.