Jombang - Puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jombang, Rabu (7/9) pagi. Massa menyerukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah. Secara bergantian, mahasiswa menyuarakan aspirasinya.
Usai menyampaikan aspirasi, mahasiswa berusaha memasuki Kantor DPRD Jombang untuk menemui wakil rakyat. Namun upaya mahasiswa dihadang aparat kepolisian yang berjaga. Sehingga terjadilah kericuhan antara polisi dengan mahasiswa.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Jombang Kelvin Arisudin mengatakan, pihaknya menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan beberapa tuntutan persoalan lokal di Jombang.
"Kami menuntut pembatalan kenaikan BBM yang itu sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Jika BBM ini tetap naik, maka dewan harus mengawal penyaluran BLT subsidi agar tepat sasaran. Menuntut dibuatkan perbup untuk menstabilkan inflasi lokal," ungkap Kelvin.
"Selama dua tahun kita dilanda pandemi Covid-19. Tentunya ini berdampak pada perekonomian masyarakat. Alih-alih dalam masa pemulihan ekonomi, masyarakat kini harus dibebani dengan kenaikan harga BBM," sambung Kelvin.
Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi dewan maupun pemerintah, Kelvin mengaku akan melakukan aksi serupa dengan melibatkan massa yang lebih besar.
"Maka kami akan turun jalan lagi," ucapnya.
Baca juga:
Ratusan Massa Demo KPU dan Bawaslu Jember, Indikasi Kecurangan di 31 Kecamatan
Dikatakan Kelvin, aksi mahasiswa kali ini mendapat perhatian dari Ketua DPRD Jombang. Bahkan tuntutan mahasiswa diterima Ketua DPRD Jombang untuk selanjutnya diteruskan ke DPR RI.
"DPRD Jombang menyepakati dan akan menyalurkan aspirasi mahasiswa ke pusat hingga sampai ada pembatalan. GMNI Jombang akan mengawal keputusan DPRD Jombang," tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang, Mas'ud Zuremi menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pemerintah pusat. Sebab dewan juga menilai kenaikan harga BBM sangat berdampak pada masyarakat.
"Karena kenaikan BBM dan tarif dasar listrik (TDL) akan membuat rakyat menjerit dan menangis. Maka pimpinan DPRD Jombang sebagai wakil rakyat bersama elemen masyarakat dan mahasiswa, menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia, kepada pemerintah pusat, untuk membatalkan kenaikan BBM dan TDL," ungkap Mas'ud.
Baca juga:
Nelayan Bangkalan Tuntut Ganti Rugi Petronas karena Hasil Tangkapan Berkurang
Selain itu, Mas'ud menegaskan memang berniat untuk melakukan kenaikan harga BBM, maka harus dilakukan dengan cara-cara yang berpihak pada rakyat.
"Perlu ada kajian lebih lanjut agar tidak membebani rakyat di republik ini," pungkasnya.
