Pixel Code jatimnow.com

Giliran PKS Jombang Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Editor : Zaki Zubaidi Reporter : Elok Aprianto
Perwakilan pengurus PKS Jombang saat menunjukkan aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. (Foto: Elok Aprianto/jatimnow.com)
Perwakilan pengurus PKS Jombang saat menunjukkan aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. (Foto: Elok Aprianto/jatimnow.com)

Jombang - Gelombang penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah pusat terus berlanjut. Giliran pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jombang menggelar penolakan.

Mereka kompak mengenakan seragam partai sembari membawa poster penolakan kenaikan harga BBM di kantor mereka.

Ketua DPD PKS Kabupaten Jombang Didik Darmadi, menjelaskan gelombang penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi hingga saat ini terus berdatangan. Kini giliran PKS Jombang ikut menyuarakan penolakan BBM bersubsidi naik.

Dikatakan Didik, harga BBM bersubsidi tidak seharusnya mengalami kenaikan, sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945.

”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” ungkap Didik pada sejumlah jurnalis, Rabu (7/9/2022).

Lebih lanjut ia menjelaskan pemerintah harus hadir membela kepentingan rakyat. Dikarenakan rakyat belum juga pulih secara ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Baca juga:
Jambret Gasak Kalung Nenek Bermodus Pura-pura Minta Mangga untuk Istri Nyidam

"Kami PKS harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang ada, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi," tegasnya.

Selain itu, sambung Didik, rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin mengimpit ekonomi rakyat. Seperti harga minyak goreng yang melambung tinggi tak terkendali.

"Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," paparnya.

Baca juga:
Bunyi Kentongan Warga Kabuh Bikin Pesilat Kabur usai Serang Warung Slamet

Ia menilai, dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.

"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan prkerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bangkit dari keterpurukan ekonomi," ujarnya.