Surabaya - Sebanyak 300 kepala desa seluruh Jawa Timur hadir langsung dan lainnya hadir virtual dalam Sosialisasi dan Bimtek Desa Anti-Korupsi yang diinisiasi oleh KPK RI di Gedung Islamic Center Surabaya, Rabu (14/9/2022).
Kegiatan dihadiri langsung Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Drs Firli Bahuri dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam sambutannya, Khofifah mengajak seluruh elemen di Jatim untuk memiliki komitmen menjauhi korupsi di semua lini.
Terlebih di Jawa Timur telah ada satu desa yang menjadi percontohan Desa Anti-Korupsi. Desa percontohan yang dimaksud adalah Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi.
Desa ini menjadi satu dari 10 desa percontohan se-Indonesia yang dipilih dalam program Desa Anti-Korupsi yang diinisiasi oleh KPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.
"Yang ingin saya tegaskan pada panjenganan semua adalah komitmen bersama. Jangan ada korupsi di semua lini di Jawa Timur," tegas Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini mengingatkan bahwa pembangunan desa amat penting dalam pembangunan daerah. Bahkan sebagaimana telah dipesankan para pemimpin bangsa yakni Bung Karno, Bung Hatta, Gus Dur dan Presiden RI saat ini Joko Widodo, semua memesankan hal yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan dan terus membangun desa.
"Pembangunan desa di seluruh tanah air merupakan pondasi dasar kemajuan bangsa. Bahwa pondasi kemajuan bangsa dimulai dari desa," ucap Khofifah.
Baca juga:
Peringatan HKG ke-52, Pj Gubernur Puji Kader PKK Jatim Pikul 10 Program
Khofifah juga menjelaskan, kekuatan dana desa di Jawa Timur begitu besar. Dana desa untuk 7.724 desa di Jatim dari tahun 2015 hingga 2022 totalnya mencapai Rp50,319 triliun.
"Masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya peruntukannya jelas dan benar-benar dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan sumber daya manusia di desa," kata Khofifah.
Apalagi, lanjut Khofifah, Jawa Timur memiliki jumlah Desa Mandiri tertinggi secara nasional yakni berjumlah 1.490 desa atau sebanyak 23,88%.
Baca juga:
Halal Bihalal Pejabat Pemprov Jatim, Adhy Karyono: Saatnya Evaluasi Kinerja
"Maka perlu pengawasan yang memang melibatkan masyarakat, ini akan termotivasi dari terbentuknya percontohan desa antikorupsi," imbuhnya.
Selai itu, Gubernur Khofifah juga memberikan contoh kesuksesan BUMDes di Jatim lainnya yakni di kawasan Pujon Kidul yang memiliki produktifitas sangat tinggi hingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak 1.600 tenaga kerja.
"Insya Allah pertemuan ini sebagai upaya untuk menghilangkan korupsi diberbagai lini sehingga bisa memberikan tetesan kesejahteraan yang maksimal di semua lini. Kami berharap, Kepala Desa ikut hingga akhir, kadena akan banyak memberikan penguatan, tata kelola desa makin baik, pengawasan makin baik, pengelolahan layanan makin baik dan pastisipasi masyarakat pun semakin baik," jelas Khofifah.
URL : https://jatimnow.com/baca-49851-kpk-gembleng-300-kepala-desa-di-jatim-tentang-wawasan-antikorupsi
