Ponorogo - Percaloan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo sudah memasuki babak akhir. Rupanya praktik percaloan sudah dilakukan sejak Juni 2021. Hal itu berdasarkan keterangan korban dan hasil investasigasi.
“Kesimpulannya, praktik ini dimulai pada Juni 2021 sebelum ada tes PPPK tahun itu,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) drh Andy Susetyo, Rabu (21/9/2022).
Dalam praktik percaloan, D mengaku dari Panitia Seleksi ASN nasional (Panselnas). Warga Jombang itu menghubungi kepala bidang di Dinas Pendidikan Ponorogo berinisial S. Selanjutnya memfasilitasi adanya pertemuan dengan PPPK. Ini terbukti dari temuan dokumen penitipan ijazah sebagai jamaninan sekaligus ada dokumen komitmen tentang penyelesaian setelah diangkat PPPK harus membayar.
“Harus membayar Rp60 juta hingga Rp70 juta per satu orang. Itu Dindik yang menghubungkan, dulu salah satu pejabat eselon 3 inisial S,” kata Andy saat di rumah dinas Bupati Ponorogo.
Menurut Andy, ada beberapa orang tidak membayar setelah lulus. Lalu ada ancaman jika tidak membayar tak diluluskan.
Baca juga:
Kata DLH Ponorogo soal Pasukan Kuning Tak Bisa Ikut Rekrutmen PPPK Gelombang 1
“Kami menyimpulkan otaknya pihak swasta ini. Kemudian ternyata dalam pelaksanaan percaloan melibatkan teman-teman PPPK, sekaligus menjadi korban,” tegasnya.
Hingga saat ini, masih ada sekitar 16 ijazah yang ditahan oleh D. Ini yang akan diurus Pemkab Ponorogo.
Baca juga:
Ratusan Honorer DLH Ponorogo Tak Bisa Ikut Rekrutmen PPPK Mengadu ke DPRD
“Agar para PPPK yang sudah terlanjur menyerahkan ijazah segera dikembalikan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan setelah ditunggu berbulan-bulan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo blak-blakan terkait calo Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) drh Andy Susetyo menyebutkan ada puluhan orang yang bermain.
