Pixel Code jatimnow.com

Banyak yang Tak Tahu Penjaringan Bacaleg, PDI Perjuangan Jatim Gelar Rakor

Editor : Zaki Zubaidi   Reporter : Ni'am Kurniawan
Rapat koordinasi PDI Perjuangan Jatim. (Foto: PDI Perjuangan Jatim for jatimnow.com)
Rapat koordinasi PDI Perjuangan Jatim. (Foto: PDI Perjuangan Jatim for jatimnow.com)

Surabaya - DPD PDI Perjuangan Jawa Timur terus matangkan persiapan jelang Pemilu 2024. Ini tampak dengan gelaran rapat koordinasi di kantornya. Rakor diikuti kader dan pengurus PDIP se-Jatim, untuk penjaringan bakal daftar calon sementara (DCS).

"Ada perintah dari DPP PDI Perjuangan untuk segera melakukan pendaftaran bakal DCS. Jadi ini masih bakal atau boleh dibilang embrionya. Pendaftarannya mulai 1 September sampai 30 September, yakni melalui online," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Kusnadi dalam keterangan resminya saat diterima jatimnow.com, Jumat (23/9/2022).

Kusnadi menambahkan tidak hanya masyarakat yang tidak mengetahui penjaringan ini, namun juga anggota internal juga tidak mengetahui adanya penjaringan ini.

"Jadi penjaringan atau pendaftaran bakal DCS ini banyak yang tidak diketahui oleh internal. Karena waktunya sangat pendek, maka kader atau pengurus ini diundang untuk kami jelaskan bahwa mereka diusulkan oleh DPC maupun DPD PDI Perjuangan untuk menjadi bakal DCS. Ini hak mereka bersedia atau tidak, kalau tidak bersedia ya kita akan ganti yang lain. Kalau bersedia ya harus segera daftar. Karena banyak yang belum daftar dan diketahui banyak yang belum mengisi form pendaftaran," imbuh Ketua DPRD Jatim itu.

Ia juga mengatakan syarat pendaftaran ini cukup mudah yakni hanya membawa KTP dan kartu anggota kepartaian saja.

"Pengumpulan form pendaftaran ini jangan terlalu lama, paling lama tanggal 27 September ini sudah selesai. Karena tanggal tanggal 30 September sudah harus diserahkan ke DPP PDI Perjuangan," terangnya.

Menurutnya dalam rakor tersebut, bakal DCS juga ditawarkan daerah pemilihan (Dapil). Namun bakal DCS ini juga diperbolehkan memilih dapil jika ada peluang.

"Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita untuk daerah yang tidak dia kenal peluangnya, ini justru malah kasihan kalau benar-benar dipaksakan," tegasnya.

Baca juga:
Dituding Menipu, Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro: Itu Sudah Selesai Malah Nyanyi

Sehingga, saat DCS dari PDI Perjuangan tidak disetujui oleh KPU, maka partai tidak perlu pusing karena memiliki nama-nama urutan yang telah terjaring.

"Jadi ketika DCS tidak disetujui oleh KPU, maka dengan adanya rakor penjaringan bakal DCS ini, kita sudah siapkan pengganti, tidak perlu mencari-cari lagi," terangnya.

Nantinya, lanjut Kusnadi, setelah penjaringan, para bakal DCS ini akan dibekali dengan sekolah partai dan tes psikologi pada Desember mendatang. Untuk jumlah yang direkrut oleh PDI Perjuangan sebagai bakal DCS sebanyak 120 persen dari total jumlah kursi pada masing-masing DPRD baik kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

"Yang harus dipahami bakal DCS ini adalah masa kampaye mendatang sangat pendek, yakni 2,5 bulan atau 75 hari. Yang kami khawatirkan adalah masyarakat ini memilih tapi tidak kenal dengan yang dipilih, ini tidak baik dan harus dihindari. Maka dari itu kami meminta kepada seluruh kader PDI Perjuangan, ayo mulai kerja dari sekarang. Dekati masyarakat mulai saat ini, kalau ada keluhan dari masyarakat harus kita bantu menyelesaikan. Prinsipnya witing tresno jalaran soko kulino, kalau kita aktif mendekati masyarakat pasti akan dipilih dengan sendirinya," jelasnya.

Baca juga:
Bacaleg Demokrat Bojonegoro Laporkan Ketua DPC Sukur Priyanto, Setor Rp100 Juta tapi Nomor Urut Diganti

Kusnadi optimistis target Pemilu 2024 PDI Perjuangan Jatim akan mempertahankan kemenangan yang sempurna.

"Kenapa saya bilang kemenangan kemarin belum sempurna, karena antara suara dengan secara kursi beda. Suara kita kalah namun kita menang. Selisih satu kursi dengan partai lain. Nah 2024 ini akan kita sempurnahkan menang suara menang kursi," ungkapnya.

Ketika disinggung terkait koalisi yang dilakukan oleh partai lain, Kusnadi mengatakan koalisi itu baik, namun harus dilihat apa yang perjuangkan.

"Nah, pemilihan legilatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) itu 'kan berjalan pada waktu yang sama. Nah untuk koalisi pada Pileg ini bagaimana, kan pada Pileg ini kan kita dituntut mencari suara sebanyak-banyaknya. Jadi apa karena koalisi, suara kita bagikan dengan partai lain? kan tidak begitu. Jadi untuk ini, kita akan mencoba berdiri pada kaki sendiri. Artinya tidak berkoalisi," pungkasnya.