Pixel Code jatimnow.com

Opini

Perang Kapolri Terhadap Judi, Dijawab Sindikat Judi dengan Masuk ke Mainan Anak

Editor : Sofyan Cahyono
Kadivwasmonev KPAI Jasra Putra. (Foto: Dok. jatimnow.com)
Kadivwasmonev KPAI Jasra Putra. (Foto: Dok. jatimnow.com)

jatimnow.com - Laporan orang tua anaknya bermain judi dengan berbekal membeli kartu karakter mainan seharga Rp1.000, menjadi simbol perang terhadap judi baru dimulai. Sebab mereka menggeser industrinya yang banyak hambatan ke orang dewasa dengan mengajak anak-anak masuk bermain judi online.

Hal ini terungkap setelah warga di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, menemukan mainan anak-anak berjenis kartu 5x8 sentimeter, yang bisa dikoneksi ke HP anak-anak yang asyik bermain melalui barcode. Dengan cara mendekati melalui karakter yang disukai anak. Seperti figure, artis, kartun, dan isu kekinian. Judi berkedok mainan anak.

KPAI meminta pengawasan perdangangan segera mencabut peredaran kartu karakter Rp1.000 yang di jual untuk anak, yang judi online. Artinya sejak kapolri menyatakan perang melawan judi online, mereka migrasi dengan cara baru untuk menjaga judi anak

KPAI telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan kepolisian, karena ingin segera diberantas judi melalui penjualan karakter yagn sangat disukai anak. Kami ingin segera ada pengawasan terkait produk yang menyasar anak, seperti apakah ada izin, ada SNI dalam regulasi memasarkan produk anak yang layak, ramah, aman dan tidak membahayakan.

Menghimbau orang tua, dunia usaha baik UKM maupun industri memastikan setiap produk yang dipasarkan pada anak atau dibelikan untuk anak wajib di cek, mengikuti regulasi yang ada di Indonesia. Sebab ada ancaman berat bila membahayakan anak.

KPAI tentu akan melakukan penyelidikan bersama dengan kepolisian. KPAI akan melihat kembali kebijakan mainan ramah bagi anak, terutama setelah ada inovasi cara judi online mendekati anak.

Kami mengajak pemda melalui perwakilannya di bawah untuk membangun literasi soal pemakaian mainan anak dan koneksi judi dengan gadget. Saya kira sangat penting sosialisasi masif panduan literasi, antara anak dan orang tua, yang difasilitasi muspida setempat, dalam belajar cek HP anak dan mainan yang digunakannya. Agar tidak ada penolakan dari anak dan HP anak mudah di awasi.

Bagi KPAI, ini sindikat besar yang bereaksi melawan pemerintah Indonesia dalam menyatakan perang terhadap judi anak. Dengan berkedok jualan mainan. Tentu modus ini mengelabui kita semua. Sebenarnya ini juga terjadi pada pengemasan produk rokok, narkoba.

Seperti angka prevensi perokok anak yang terus naik, penggunaan narkoba yang terus naik, begitupun minuman keras. Maka efek candunya sama dengan judi online yang digunakan anak. Apalagi situasi anak lebih mudah. Dengan judi berinovasi mendekati anak melalui kesukaan, hobi, minat, figure, atas nama eksistensi anak, industri viral. Yang akibatnya akan menjadi efek candu yang tidak bisa dihentikan. Untuk itu, ini adalah kerja besar bersama.

Harus ada pembagian peran yang kuat sebagaimana mandat UU 23/2002 tentang pembagian peran mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati sampai RT dalam menegakkan berbagai regulasi, kebijakan dan implementasi dalam mengurangi dampaknya dan semakin banyak anak terjebak perlakuan salah judi.

Kenapa industri kreatif judi mudah menyasar anak, karena dalam tumbuh kembang mensyaratkan rasa ingin tahu banyak hal, kebutuhan eksistensi, pencarian jati diri, kebutuhan enegeri besarnya disalurkan. Sehingga industri judi melihat ini.

Baca juga:
KPAI Ajak Hindari Multitrauma Anak Korban Bencana

Anak-anak sering kehilangan literasi, karena penanaman instan dan terus-menerus informasi singkat. Seperti yang kita lihat pada aplikasi yang disukai anak ‘tiktok’ misalnya. Begitupun yang diterapkan di mainan. Sehingga anak tidak mendapatkan hak informasi yang layak anak.

Dengan adanya efek candu judi yang berkedok industri mainan akan melengkapi kondisi anak-anak kita yang terus digerus oleh zaman. Setelah berbagai industri seperti pornografi, pornoaksi, rokok, kekerasan, dan kini ditambah judi.

Bagi KPAI, cara yang dilakukan masih sama. Seperti industri pornografi, pornoaksi, kekerasan, rokok, judi. Adalah mengumpulkan data, menjual data, masuk ke akun medsos anak, masuk ke grup atas hobi, minat anak dan mainan. Yang dijual mereka melalui media teknologi kekinian yang disukai anak dan memanfaatkan industry viral untuk eksistensi anak. Industri ini akan saling bekerja sama menjajah generasi kita, dalam menghadapi perang melawan produk produk tadi.

Saat ini garda terdepan perlindungan anak dalam mencegah masuk ke gadget mereka adalah patroli cyber, yang saat ini dimiliki Kominfo dan kepolisian. Kita sangat bergantung pada mereka. Namun karena masifnya kejahatan ini, perlu tanggung jawab diturunkan dengan mengaktifkan MUSPIDA, satgas RT/RW memahami patrol cyber. Jadi melengkapi tugas selama ini, yaitu SISKAMLING dengan kapastias memahami patrol cyber, tentu dengan memanfaatkan dengan alat yang ada, agar kita tidak kalah.

Karena kepolisian adalah garda terdepan penegakan hukum soal ini, untuk itu kewenangannya harus segera ditingkatkan dari Unit PPA menjadi Direktorat PPA. Begitupun harapan yang sama di KPAI ada eselon 1 agar dapat mencapai mandat dan kewibawaan sebagai lembaga pengawasan. Karena ini menghadapi sindikat industri besar judi, perlu kerja bersama dan saling menguatkan satu sama lain. Agar jangan di katakan kalah dengan industri sindikat judi yang menyasar anak.

Begitupun memperbanyak tempat rehabilitasi akibat rokok, pornografi, pornoaksi, narkoba, judi, dampak kekerasan harus mulai dipikirkan pemerintah, agar ada sinergi bersama menghentikannya secara sistemik. Serta membangun kapasitas petugas yang sudah ada di lapangan. Agar dampaknya terus bisa di tekan dan jumlah korbannya terus dapat diminimalisasi.

Baca juga:
Penjudi Sabung Ayam Terbirit-birit Saat Digerebek Polisi, 9 Motor Ditinggalkan

Mari semua elemen optimis, mencegah di semua level lapisan. Kita berharap ada platform yang sama dalam memerangi penjajahan dunia digital kepada anak. Karena anak adalah bagian keseluruhan masa depan kita, yang menjadi tonggak masa depan dunia digital kita. Menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bersama-sama adalah prasyarat penting menghadapi masa depan generasi dunia digital di Indonesia.

Efek yang bagai gunung es dari efek candu produk mereka ini adalah menganggu tumbuh kembang anak dalam menyambut bonus demografi dan semakin memudahkan anak berhadapan dengan hukum. Tentu infrastruktur kita belum siap menerima kenyataan paparan judi melalui gadget, yang menurut data AIPJ pennggunanya sudah sebanding dengan jumlah penduduk, yang kenyataannya anak-anak paling lama menghabiskan waktu di hutan rimba gadget.

Begitupun bicara target RPJMN kita dalam Ketahanan Keluarga dan menurunkan efek candu melalui angka prevalensi perokok anak yang terus meningkat, akan menghadapi tantangan baru. Juga dapat mengubah peruntukkan bantuan stimulan pemerintah, setelah ditemukan bantuan pemerintah untuk keluarga miskin yang diperuntukkan untuk rokok. Kini ditambah untuk pembelian judi.
Di sisi lain, produk efek candu juga telah menyisakan pekerjaan yang sangat banyak kepada kondisi kejiwaan anak-anak kita. Masalah dampak kejiwaan dari produk efek candu ini akan semakin kompleks dengan pengendalian dampak kejiwaan anak-anak pasca pandemi yang disampaikan Kemenkes.

Anak-anak kita sangat membutuhkan kedaulatan digital, yang dapat melindungi dan memiliki perspektif perlindungan anak di dunia digital. Itu sangat panjang harus dipikirkan negara ini. Sebab negara punya kewajiban perlindungan anak hingga 18 tahun dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Untuk itu, penting Undang-undang Perlindungan Data benar-benar turunan peraturannya bicara anak dan kedaulatan digital perlindungan anak. Kominfo punya peran besar menurunkan regulasi ini dengan peraturan peraturan tambahan untuk kepentingan terbaik anak.

Penulis: Jasra Putra (Kadivwasmonev KPAI)