jatimnow.com - Dewan Presidium Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur menagih Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijanjikan pemkot untuk dampak kenaikkan BBM melalui APBD Perubahan Tahun 2022.
Mereka menemui Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, dilanjutkan ke Asisten 2 Pemkot Surabaya Irvan Widyanto, pada Senin (10/10/2022).
Humas Frontal Jatim, Daneil Lukas Rorong mengatakan, dari hasil pertemuannya dengan Ketua DPRD Surabaya, pihaknya mengatakan jika apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan ojek online (ojol) telah ditampung.
"Padahal di beberapa daerah lain sudah dilakukan. Seperti yang dilakukan Pemkab Sidoarjo secara simbolis hari ini," terangnya.
Daniel mengatakan, BLT tersebut sangat berarti bagi para driver online, khususnya di Surabaya dan sekitarnya.
"Ada 4500-an driver ojol yang layak mendapatkan bantuan sesuai data kami. Mereka ini ber-KTP Surabaya. Ini ojek online, driver taksi online, ditambah angkutan barang berbasis online," imbuhnya.
Berdasarkan anjuran pemerintah, besaran BLT dampak kenaikkan BBM itu senilai Rp600 ribu yang diakumulasikan selama 4 bulan. Tiap bulan Rp150 ribu.
Baca juga:
Pemkot Laporkan LKPJ 2023, DPRD Kota Surabaya Segera Bentuk Pansus
"Besaran ini tergantung kekuatan tiap daerah. Di Madura dan beberapa daerah BLT-nya sebesar Rp450 ribu," tambah Daniel.
Sementara Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, pihaknya tengah menampung aspirasi mereka dan secepatnya akan melakukan komunikasi dengan pemkot.
"Memang dalam pembahasan APBD Perubahan 2022, Pemerintah Kota Surabaya sudah disetujui DPRD mengalokasikan Rp8,9 miliar untuk bantalan sosial akibat kenaikan harga BBM itu untuk pengemudi ojol dan kemudian nelayan," jelas Adi.
Ojol dan nelayan menjadi perhatian utama mendapat BLT, karena dinilai paling terdampak dalam aktivitasnya sehari-hari. Adi juga mengaku DPRD telah melakukan komunikasi dengan pemkot, agar Frontal juga bisa langsung bertemu secara langsung dengan pemangku wilayah.
Baca juga:
DPRD Apresiasi Upaya Pemkot Surabaya Rawat Toleransi Beragama
"Kawan-kawan Frontal yang merupakan pengemudi online tadi menyerahkan data kepada kita untuk diperjuangkan yang ada sekitar 4000-an. Kemudian saya jembatani ke Pemerintah Kota Surabaya agar mereka bisa bertemu dengan pemangku kewenangan di internal Pemerintah Kota Surabaya. Diharapkan mereka bisa ditemui dan diterima oleh Walikota Surabaya," papar Adi.
Atas upaya tersebut, Adi mengaku senang karena kontrol sosial yang dilakukan oleh Frontal memang dibutuhkan untuk kemajuan dan kesejahteraan warga di Kota Pahlawan.
"Saya mengapresiasi kawan-kawan Frontal yang telah memperjuangkan aspirasi, kepentingan pengemudi online, ojol, taksi online, kemudian angkutan barang secara online yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan alokasi kebijakan subsidi bantuan BLT akibat kenaikan harga BBM," tandas Ketua DPC PDIP Surabaya itu.
