Pixel Code jatimnow.com

KPK Obok-obok Kantor DPRD Bangkalan, Hasilnya Mengejutkan

Editor : Rochman Arief   Reporter : Fathor Rahman
Penyidik KPK membawa tas setelah menggeledah kantor DPRD Bangkalan. (foto: Astuti for Jatimnow.com)
Penyidik KPK membawa tas setelah menggeledah kantor DPRD Bangkalan. (foto: Astuti for Jatimnow.com)

jatimnow.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melanjutkan pemeriksaan di sejumlah kantor instansi pemerintahan di Bangkalan.

Terbaru adalah penggeledahan di Kantor DPRD Bangkalan dan Kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat, Selasa (25/10/2022).

Dari Kantor DPRD Bangkalan, penyidik membawa dua koper. Mereka membawa dari dalam kantor satu koper warna hitam dan satu koper warna merah.

Selanjutnya, mereka bergeser ke Kantor PUPR Bangkalan. Saat ini penyidik masih melakukan penggeledahan di dalam Kantor DPRD Bangkalan.

Sementara itu, sejumlah kepolisian bersenjata lengkap melakukan pengamanan ketat. Mereka melakukan penjaggaan di sejumlah titik untuk memberi ruang kepada penyidik melakukan penggeledahan.

Baca juga:
Lagi, KPK Periksa 20 Nama Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim Hari Ini

Salah satu pegawai DPRD Bangkalan menyampaikan bahwa jika penggeledahan dilakukan di lantai tiga, yakni di ruang pimpinan DPRD Bangkalan.

"Iya tadi di lantai tiga. Di sana ada ruang pimpinan," jelas salah satu pegawai di DPRD Bangkalan, Selasa (25/10/2022).

Dari pantauan di lokasi, penggeledahan dilakukan selama kurang lebih satu jam. Usai melakukan penggeledahan, penyidik membawa sejumlah berkas yang berada didalam koper berjumlah dua buah.

Baca juga:
Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK juga Panggil Ketua Tim Cabup Sidoarjo Bandi-Mimik

Satu koper berukuran besar berwarna merah muda dan satu koper berukuran kecil berwarna hitam. Rombongan penyidik lalu memasukkan koper tersebut dan bergegas bergerak menuju sasaran selanjutnya, yakni Kantor Dinas PUPR Bangkalan.

Sehari sebelumnya penyidik melakukan penggeledahan di kantor Pemkab Bangkalan, Pendopo Agung, Kantor Dinas Perdagangan, rumah pribadi bupati dan rumah pribadi kepala Dinas Perdagangan.