jatimnow.com - Aksi penipuan mencatut nama kepala desa marak di Kabupaten Kediri. Pelaku meminta pulsa melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp.
Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menjadi kades dan menghubungi korbannya melalui pesan singkat. Tak hanya pulsa, pelaku juga seolah-olah mengalami musibah dan meminta uang tunai ke korban melalui transfer melalui nomor rekening.
Untuk meyakinkan korbannya, pelaku memasang foto profil Kades di akun WhatsApp.
Kepala Desa Kayen Kidul, Bambang Agus Pranoto menjadi salah satu yang dicatut. Ia mengetahui aksi penipuan mencatut namanya itu karena ada laporan dari warganya.
"Dari beberapa warga ada yang datang dan menghubungi saya. Saya minta pulsa dan bahkan minta uang DP pembelian kendaraan sepeda motor," ujar Bambang Agus, Rabu (28/12/2022).
Mendapat laporan itu, Agus pun merasa kaget dan meminta warga untuk hati-hati dan tidak mempercayainya.
"Saya langsung menyampaikan ke warga agar jangan mudah percaya bilamana ada orang yang meminta pulsa atau uang yang mengatasnamakan Kades," tambah Kades Kayen Kidul ini.
Baca juga:
Kejari Tulungagung Kembalikan Pikap dan Motor Korban Penipuan
Aksi serupa juga dialami Kades Langenharjo Kecamatan Plemahan, Slamet Suyono. Salah satu warganya di pengurus Bumdes menjadi korban penipuan mengatasnamakan dirinya.
"Ya, Mas. Pernah ada yang mengatasnamakan saya dan yang menjadi korban pengurus Bumdes, pelaku meminta uang sebanyak Rp3,7 juta," terangnya.
Saat itu pengurus Bumdes diminta pelaku untuk mentransfer uang.
“Yang meminta pulsa ada juga atas nama saya, warga sudah tahu dan tidak digubris bahwa itu modus penipuan mengatasnamakan nama saya," tambahnya.
Baca juga:
Penipu Jual Beli Tanah di Kota Malang, Rugikan Korban Ratusan Juta Rupiah
Sementara itu, Kasi Humas Polres Kediri Iptu Uji Langgeng mengatakan hingga saat ini pihak Satreskrim belum menerima laporan resmi terkait aksi penipuan yang mencatut nama kades.
"Hingga saat ini pihak Satreskrim Polres Kediri belum menerima laporan secara resmi," Iptu Uji Langgeng.
Pihaknya mengimbau warga agar tidak mudah percaya terhadap modus penipuan mengatasnamakan para pejabat maupun lainnya.
