jatimnow.com - Lapas I Madiun dan Lapas Pemuda Madiun memperoleh kesempatan emas dikunjungi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Pembangunan Zona Integritas dari KemenPAN-RB, Sabtu (22/9).
Kedua satker di bawah bimbingan Kanwil Kemenkumham Jatim itu mendapatkan atensi atas pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang sedang dilakukan.
Analis Kebijakan Muda Canggih Hangga Wicaksono jadi utusan KemenPAN-RB untuk melakukan supervisi dan uji petik lapangan/verifikasi lapangan. Dia akan melakukan penilaian untuk memantapkan hasil seleksi oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kemenkumham.
"Kami tentunya sangat mengapresiasi perhatian dari KemenPAN-RB," ujar Plt. Kakanwil Kemenkumham Jatim Saefur Rochim.
Sementara itu, dalam kunjungannya, Canggih didampingi Auditor Madya Inspektorat Jenderal Ari Bowo, Kabag Progam Humas Meirina Saeksi, Tim Biro Perencanaan dan Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Canggih menilai persiapan Dua Satker Madiun ini sudah sangat baik. Pelayanan kunjungan pun sudah berjalan sesuai SOP, sarpras yang representatif dan mengakomodir pelayanan publik berbasis HAM bagi kaum rentan serta difabel.
"Perubahan yang luar biasa dan signifikan telah dilakukan kedua satker. Ada upaya untuk terus meningkatkan mutu kualitas pelayanan," ucap Canggih.
Baca juga:
Lapas dan Rutan Terbaik se-Indonesia ada di Jawa Timur, Mana Saja?
Terdapat beberapa catatan yang diberikan oleh Canggih. Khusus untuk inovasi layanan, menurutnya perlu dilakukan pembenahan agar output layanan lebih transparan dan tepat sasaran bagi pengguna layanan.
"Kontestasi WBK/WBBM ibarat menggengam sebuah granat yang telah dilepas kunci pengamannya, dilepas ataupun dilempar pasti akan meledak," ujarnya.
Hal ini, lanjut Canggih, menggambarkan sebuah proses pembangunan ZI mulai dari awal sampai finish.
"Hingga meraih predikat WBK/WBBM dan setelahnya harus dijaga dan dipertahankan," tutupnya.
Baca juga:
RUKI Jatim Sapa Siswa di Surabaya, Kenalkan Pelindungan Kekayaan Intelektual
Kehadiran Canggih dan tim dalam rangka verifikasi lapangan merupakan kelanjutan dari desk evaluasi dan survey IPK-IKM untuk memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas terimplementasi telah sesuai dan terukur.
Pada tahun 2023 kali ini, TPI mengemban amanah untuk melakukan penilaian mandiri terhadap satker yang diusulkan mengikuti kontestasi WBK-WBBM, status TPN KemenPAN-RB melakukan supervisi atas penilaian mandiri oleh TPI.
