jatimnow.com - Pemilih wanita memainkan peran strategis dalam berbagai pesta demokrasi yang ada di Indonesia. Adanya kesadaran politik bagi kaum hawa mampu menjadi bagian dalam kehidupan demokrasi yang ada di Indonesia.
Ketua PW Aisyiyah Jatim Dra Rukmini M.AP menuturkan, kelompok wanita harus memiliki kesadaran politik. Sehingga tidak menjadi buta politik yang berujung pada situasi menjadi korban di ruang demokrasi.
“Setidaknya warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis dalam kehidupan politik dengan prinsip akhlak Islam untuk mencapai tujuan pergerakan,” kata Rukmini.
Ia melanjutkan, prinsip dalam berpolitik harus ditegakan dengan sejujur-jujurnya dalam meneguhkan sebuah amanah dan berkeadilan. Tentu dengan landasan berpolitik yang penuh kesalihan.
“Dengan fungsi amar makruf nahi mungkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh,” jelasnya.
Untuk itu, katanya, yang perlu diperhatikan bagi perempua dalam ranah politik praktis adalah adanya bimbingan politis dari setiap situasi yang dihadapi, terutama yang menyangkut masalah perempuan. Tujuannya tentu setiap muslimah memiliki kesadaran politik.
Baca juga:
RSU Aisyiyah Ponorogo Raih Gelar Juara Umum dalam PORRSMA se-Jawa Timur
Selain itu, hendaknya dipersiapkan kader-kader politik perempuan yang potensial. Termasuk juga dalam kerjasama dengan organisasi lain yang harus tetap menempatkan orang-orang yang tepat.
Sementara itu, Ketua LHKP PWM Jatim Muhammad Mirdasy, S.IP mengatakan, penting untuk terus didorong partisipasi politik perempuan dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam penyelengara pemilu. Termasuk menempatkan perempuan sebagai penyelenggara pemilu.
“Jadi perlu adanya pengadaan pelatihan kepemiluan dan penguatan keterampilan perempuan itu sendiri,” katanya.
Baca juga:
Rakerwil BPP PW Aisyiyah Jatim, Peran Perempuan jadi Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat
Ke depannya, katanya, perlu diperkuat peraturan pelaksanaan khususnya dalam rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu. Sekaligus memastikan hasil prosesnya memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan.
“Butuh penguatan kapasitas perempuan dalam kepemiluan,” katanya.
