Pixel Codejatimnow.com

Pegawai BPN Kota Batu Diperiksa Polisi, Ada Apa?

Editor : Endang Pergiwati  Reporter : Gerhana
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu, R Ristanto Bagoes Pramono saat hendak memberi keterangan di Satreskrim Polres Batu. (Foto : Sunarto for jatimnow.com)
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu, R Ristanto Bagoes Pramono saat hendak memberi keterangan di Satreskrim Polres Batu. (Foto : Sunarto for jatimnow.com)

jatimnow.com - Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu, R Ristanto Bagoes Pramono, diduga terlibat kasus penggelapan dan penipuan.

Pria tersebut juga sudah memberi keterangan kepada Satreskrim Polres Batu pada Kamis (18/1/2024). Ristanto dimintai keterangan selama sekitar 2,5 jam di ruang unit Tipikor.

Sebelumnya, pihak kepolisian menerima laporan pengaduan perkara tersebut dengan Nomor : LPM/15//2024/SPKT/POLRES BATU pada 8 Januari 2024.

Kasat Reskrim Polres Batu, AKP Rudi Kuswoyo mengatakan, bahwa Ristanto saat ini masih berstatus menjadi saksi. Namun, apabila polisi menemukan adanya tindak pidana hukum maka akan dinaikkan ke tahap penyidikan.

Baca juga:
Penipu Jual Beli Tanah di Kota Malang, Rugikan Korban Ratusan Juta Rupiah

"Masih sebagai saksi, penyidik masih melakukan pendalaman perkara, apabila nanti ditemukan tindak pidana, maka akan kita gelarkan untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan," kata Rudi saat dihubungi pada Senin (22/1/2024).

Menanggapi hal itu, Kepala Tata Usaha BPN Kota Batu, Sri Hendarwati mengatakan, bahwa dirinya belum tahu terhadap perkara yang dihadapi oleh Ristanto. Sejauh ini, Ristanto juga masih aktif bekerja di Kantor BPN Kota Batu.

Baca juga:
Penipu asal Jombang Ditangkap Polisi di Tulungagung, Modusnya Mengaku Dukun

"Tadi ada orangnya (Senin, 22/1/2024). Saya enggak tahu perkaranya, belum tanya," kata Sri.

KPK Jebloskan Kepala BPPD Sidoarjo ke Tahanan
Peristiwa

KPK Jebloskan Kepala BPPD Sidoarjo ke Tahanan

"KPK menetapkan dan mengumukan satu orang pihak yang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dengan status tersangka AS, Kepala BPPD Sidoarjo," kata Ali .