Pixel Codejatimnow.com

Digitalisasi Parkir di Surabaya Alot, QRIS Dialihkan Pakai Voucher

Editor : Zaki Zubaidi  Reporter : Ni'am Kurniawan
Petugas Dishub Surabaya saat mengarahkan pengguna parkir (Foto: Pemkot Surabaya for jatimnow.com)
Petugas Dishub Surabaya saat mengarahkan pengguna parkir (Foto: Pemkot Surabaya for jatimnow.com)

jatimnow.com - Upaya digitalisasi pada proses pembayaran parkir di Surabaya gagal realisasi Februari. Metode bayar QRIS yang dikampanyekan beberapa minggu belakangan sebagai satu dari kebanggaan kota smart city, kembali gagal terealisasi secara menyeluruh.

Dari 1.300-an titik parkir yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, hanya 5 yang sukses digarap.

Kepala UPT Parkir Dishub Surabaya Jeane Taroreh mengatakan, pihaknya telah mengumumkan pembayaran nontunai tak bisa lagi diterima di Surabaya. Hal itu juga diperkuat dengan statement Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya.

Uji coba di 5 kawasan Jalan Sedap Malam, Jalan Jimerto, Jalan Taman Bungkul, Jalan Progo dan Jalan Serayu telah berjalan, Jeane mengakui meskipun sukses diujicobakan, penerapan ini belum maksimal.

Pihaknya mentarget digitalisasi (QRIS) ini bisa paten pada Februari. Alih-alih punya esensi yang sama dalam bentuk nontunai, Dishub Surabaya mengalihkan target tersebut dengan model voucher yang dicetak resmi.

Ia mengakui, harapan digitalisasi parkir ini bisa segera diterapkan.

"Harapannya QRIS dan voucher bisa diterapkan di semua titik parkir resmi, dan voucher sebagai alternatif pembayaran apabila PJP (pengguna jasa parkir) tidak memiliki m-banking," kata Jeane, kepada jatimnow.com, Selasa (30/1/2024).

Jeane menjelaskan, ketidaksiapan digitalisasi parkir QRIS ini diakuinya memang pada Dishub sendiri. Pihaknya hingga kini masih menyiapkan beberapa alat kelengkapan penunjang.Satu diantaranya adalah membuatkan tabungan untuk juru parkir (Jukir).

Tabungan tersebut adalah gaji setiap Jukir yang bekerja mengelola parkir setiap harinya. Pendapatan tersebut dibagi prosentase dengan Pemkot 60 persen, 5 persen untuk kepala pelataran (Katar) dan sisanya 35 persen baru ke Jukir.

"Jika pelayanan bagi masyarakat baik dan masyarakat puas, tentu pemerintah kota tidak akan menutup mata," jelas Jeane.

Di sisi lain, Jeane membeber juga metode pembayaran voucher juga nampaknya belum menyeluruh. Jeane mengungkap, pembayaran dengan voucher baru direalisasi di dua kawasan. Yakni Balai Kota Surabaya dan Taman Bungkul.

"Lokasi yang menggunakan voucher yang sudah belaku, di Taman Bungkul dan balai kota dan bisa juga menggunakan QRIS," beber Jeane.

Baca juga:
Fakta-fakta Hari Pertama Penerapan Parkir Nontunai di Surabaya

Cara mendapatkannya adalah dengan membeli ke resto atau tenant-tenant di dua kawasan tersebut. Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Masyarakat bisa membelinya langsung satu bendel.

"Pihak tenant/kafe (juga) bersedia melakukan soaialisasi penerapan pembayaran parkir nontunai menggunakan voucher kepada pengunjung. Kedepanya voucher bisa berlaku di semua titik parkir di Kota Surabaya," tandas Jeane.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan penerapan parkir nontunai ini untuk mengetahui besaran riil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

Dengan nontunai, transaksi akan berlangsung secara transparan. Apabila pendapatan jukir memang masih di bawah standar pendapatan Surabaya, Pemkot janji akan memberikan intervensi lainnya kepada para jukir.

"Dengan kejujuran, kita bisa tahu pendapatan asli. Kalau nggak sampai Rp3 juta setiap Jukir, berarti apa butuh sentuhan intervensi pemerintah lainnya? Kalau sekarang kan kita sama-sama nggak tahu, Jukir dapat berapa," kata Eri.

Dari laporan Dishub, kata Eri, masyarakat Surabaya sangat menyambut baik terobosan ini. Sekalipun, ada pihak-pihak yang masih menolak.

Baca juga:
Hari Pertama Parkir Nontunai di Surabaya, Dishub Masih Izinkan Bayar Tunai

"Penduduk Surabaya ini 3 juta jiwa. Terus kalau 100 orang nggak setuju, kita nurut yang 100? Ayolah. Dengan nontunai kita bisa berlatih dengan kejujuran," tegasnya.

Selain sosialisasi kepada para Jukir, pihaknya meminta dukungan kepada warga Surabaya untuk ikut mensukseskan kebijakan baru ini.

"Ayo jujur. Masak kita harus awasi terus? Saya mengajak warga untuk sama-sama memberikan pendidikan dengan kejujuran," katanya.

Pemkot Surabaya juga akan memastikan keamanan para jukir dan lepas dari intervensi pihak-pihak tertentu.

"Kita akan melindungi Jukir sebab mereka juga bagian dari keluarga besar warga Surabaya," kata pria kelahiran Surabaya ini.

"Saya yakin warga Surabaya bisa berdampingan, golek mangan bareng, nggak onok jagoan, iso ditoto bareng (cari makan bersama, nggak ada jagoan, bisa ditata bersama). Ayo golek mangan, iso ngerasakne kelebihan Kota Surabaya (Ayo cari makan bersama-sama, bisa merasakan kelebihan kotanya)," tandasnya.