jatimnow.com - Dua pengurus organisasi kemasyarakatan (Ormas) terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyatakan arah dan dukungannya dalam satu meja di Pilpres 2024.
Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim Profesor Biyanto mengungkap kebanyakan kader Muhammadiyah telah menyatakan sikap di Pilpres mendukung Paslon 02, Prabowo-Gibran.
Profesor Biyanto, menyebut banyak tokoh muda Muhammadiyah semisal Daniel Simanjuntak, mantan PP Muhammadiyah, Anthony, Najih dan Zulfikar, Sekjen & Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, di barisan Prabowo.
"Masih banyak lagi tokoh Muhammadiyah yang menempati di barisan Paslon 02," kata Biyanto dalam siaran resminya, Jumat (2/2/2024).
Hal ini diungkap saat Podcast Wes Wayahe, di Rumah Asprasi Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jatim, Surabaya, kemarin.
Kata Biyanto, ada sinkronisasi Prabowo-Gibran dengan concern Muhammadiyah, yakni bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial.
Hal itu dibuktikan dengan hasil survei Poltracking yang menyebut bahwa warga Muhammadiyah yang ada di barisan Paslon Prabowo-Gibran mencapai 42 persen.
Ia juga menegaskan, karakter pemilih Muhammadiyah itu suaranya otonom, mandiri, dan tidak tergantung elit. Kondisi itu membuat Muhammadiyah, terjaga menjadi circle society.
"Di Muhammadiyah, memilih pemimpin itu memakai kriteria dan cukup memakai isyarat. Cenderung logika dan kecerdasan akal," katanya.
Baca juga:
Sekum PP Muhamadiyah di UMM: Jadikan Ramadan Momen Berkontribusi Sosial
Hal senada juga diungkapkan, Wakil Sekretaris PCNU Surabaya Gus Miftah ini juga dengan gamblang mengatakan tradisi warga Nahdliyin adalah nderek kiai.
Jika kiai mendukung ke Paslon 02, maka otomatis warga NU akan mengikuti.
"Tradisi NU itu tawadhu kepada kiai panutannya," ujarnya.
Namun secara organisasi, struktural pengurus NU tidak boleh terlibat di politik praktis.
Baca juga:
Peringati Hari Pendengaran Dunia, PD Muhammadiyah Gresik Gelar Srawung Budaya
"Uniknya di NU, para tokoh itu seolah terpaksa terlibat secara pribadi dalam dukungan. Karena pasti tokoh NU itu dituakan atau jadi panutan di wilayah masing-masing," ujar Gus Miftah.
"Otomatis terlibat di model Pemilu langsung ini yang one man one vote. Itulah sebabnya warga NU pasti masih tanya ke tokoh tadi, harus ke mana, setelah itu mereka mengikuti panutannya tadi," imbuhnya.
Hanya saja memang di NU melarang secara organisasi, terlibat di politik praktis. Namun secara pribadi diperbolehkan.
Seperti Gus Ipul, yang karena menjabat Sekjen PBNU hanya diizinkan secara pribadi, lalu diikuti massa pendukungnya. Termasuk Khofifah, yang masuk TKN, sehingga PBNU menonaktifkannya.
