Pixel Code jatimnow.com

Plh Gubernur Jatim Tinjau Persiapan Coblosan Pemilu di Sidoarjo

Editor : Zaki Zubaidi   Reporter : Ahaddiini HM
Plh Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono saat meninjau secara langsung logistik Pemilu yang berada di Kantor Kecamatan Buduran, Selasa, (13/2/2024). (Foto: Ahaddiini HM/jatimnow.com)
Plh Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono saat meninjau secara langsung logistik Pemilu yang berada di Kantor Kecamatan Buduran, Selasa, (13/2/2024). (Foto: Ahaddiini HM/jatimnow.com)

jatimnow.com - Persiapan Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo dipantau langsung Plh Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono didampingi Ketua KPU Jawa Timur dan Ketua Bawaslu Jawa Timur di Kantor Kecamatan Buduran, Selasa (13/2/2024).

Adhy Karyono menyatakan kedatangannya adalah untuk memastikan logistik dan pendistribusian logistik Pemilu berjalan lancar. Dari surat suara, kotak suara maupun formulir dapat tersampaikan dimasing-masing desa atau kelurahan sebelum didistribusikan kemasing-masing TPS.

"Kami tadi juga menanyakan dari sisi prosedur ke Bawaslu bahwa semua sudah sesuai dan akan ada pengawalan sampai pada TPS dan malam pun akan ada pemantauan,” ucapnya

Ia melanjutkan, pihaknya juga telah menyiapkan antisipasi bencana pada pelaksanaan Pemilu 2024 tanggal 14 Februari besok.

"Kita nanti juga antisipasi tempat TPS-nya di tempat yang aman dan juga ada skema jika misalnya terjadi bencana, BPBD telah siapkan tempat-tempat tertentu," ujarnya.

Baca juga:
Pesan Pj Gubernur Adhy Karyono saat Pimpin Upacara HUT Korpri ke-53

Selain itu juga mengenai netralitas ASN adalah harga mati, bahwa netralitas ASN dalam Pemilu menjadi salah satu faktor pelaksanaan pesta demokrasi itu berjalan kondusif.

Ia kemudian meminta kesepakatan netralitas ASN yang telah dilakukan bersama pimpinan daerah di Jawa Timur harus dijaga.

“Kalau kita evaluasi (pelaksanaan Pemilu) tahun 2019 bahwa salah satu pemicu (ketidakkondusifan) adalah netralitas ASN yang berpihak. Kami berkali-kali bersepakat dengan seluruh bupati, wali kota, seluruh Sekda, Forkopimda menyatakan bahwa kita harus netral," tutupnya.

Baca juga:
Banggar DPR RI Turun Bahas Pemberlakuan PPN 12 Persen di Jatim