jatimnow.com - DPRD mengingatkan Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dindik) untuk menyiapkan skema pemerataan siswa menjelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di Kota Pahlawan.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati mengatakan, pemerataan siswa itu dapat dilakukan dengan komunikasi antar lembaga pendidikan. Misalnya antara SMP negeri dan swasta, dan Dinas Pendidikan sebagai fasilitatornya.
"Kesiapan komunikasi antara SMP negeri dan swasta ini penting agar tidak ada kejadian seperti tahun lalu, di mana terdapat sekolah yang kekurangan peserta didik," kata Ajeng, sapaan akrabnya, Selasa (7/5/2024).
Selain itu, Dindik Surabaya juga harus mengakumulasi data secara spesifik jumlah siswa yang akan masuk jenjang SD dan SMP di Surabaya. Agar, permasalahan PPDB dari tahun-tahun sebelumnya tak berlanjut di 2024.
Ia juga mengimbau kepada Dinas Pendidikan segera menggebyar sosialisasi di masing-masing sekolah. Seperti halnya, keunggulan-keunggulan bersekolah di masing-masing SD dan SMP tersebut.
Baca juga:
IMM Surabaya Geruduk DPRD, Pemkot Dinilai Tak Becus Jaga Kamtibmas
"Walau sudah ada simulasi, tetapi ketika pelaksanaan biasanya masih banyak yang bingung bagaimana melakukan pembatasan jarak antara kelurahan dan kecamatan," jelas dia
Menurut Ajeng, pihaknya di Komisi D juga turut mengupayakan pemerataan pendidikan di Surabaya. Beberapa kali, baik dalam kegiatan reses ataupun turun langsung, dirinya seringkali meminta kepada wali murid untuk tak pilih-pilih sekolah untuk anaknya.
Baca juga:
Demo Tolak Proyek Surabaya Waterfront Land Mengiringi Pelantikan DPRD
Termasuk bagi sekolah swasta, karena DPRD juga telah mengupayakan pemerataan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bisa merata ke seluruh lembaga pendidikan.
"DPRD Surabaya terus mendukung SMP swasta ini, tidak hanya soal pemberian dana BOS tapi juga memastikan Dispendik memberikan pendampingan tentang peningkatan kualitas sarana prasarana, juga pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar," pungkas Ajeng.
