jatimnow.com - Sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai NasDem memilih walkout (meninggalkan tempat) saat penyerahan surat rekomendasi Partai NasDem kepada Anna Muawanah untuk maju sebagai calon bupati pada Pilkada 2024 mendatang.
Para Ketua PAC NasDem tersebut memilih meninggalkan tempat lantaran merasa kecewa dan menganggap bahwa keputusan rekomendasi Partai NasDem tidak sesuai dengan kehendak kader dan simpatisan akar rumput pertai.
Kekesalan itu disampaikan oleh Ketua PAC NasDem Padangan Ibnu Mugni. Ia merasa keputusan pemberian rekomendasi terhadap Anna Muawanah untuk maju sebagai calon Bupati Bojonegoro tidak mewakili aspirasi para kader dan simpatisan Partai NasDem.
"Apabila pimpinan partai tidak bisa menampung aspirasi dari bawah lebih baik kita memilih wolkout untuk mewakili teman-teman kita di bawah," tegas Ibnu, Rabu (26/6/2024).
Selain dari PAC Padangan, sejumlah PAC Nasdem lain juga ikut menyusul Ibnu Mugni, seperti PAC Nasdem Ngraho, PAC Nasdem Trucuk dan PAC Nasdem Bubulan.
"Sebenarnya di dalam grup itu ada 20 PAC yang tidak sepakat dengan turunnya surat rekomendasi ini, namun di acara ini kita hanya berempat saja yang melakukan wolkout," tambah Ibnu Mugni.
Baca juga:
Duduk di Komisi X DPR RI, Lita Machfud Arifin Perjuangkan Pemerataan Pendidikan
Menurutnya, alasan mendasar dari aksi walkout sejumlah PAC Nasdem Bojonegoro itu adalah lantaran sejumlah kader dan simpatisan yang ada di akar rumput sepakat memilih Nurul Azizah sebagai calon bupati Bojonegoro.
"Semua teman-teman di bawah semua mendukung Nurul Azizah sebagai calon bupati Bojonegoro, namun partai kita tidak mendukung suara kami di bawah," tambahnya.
Ibnu juga mengaku siap menerima apa pun konsekuensi atas pernyataan sikapnya tersebut.
Baca juga:
Politisi Nasdem Respons Pemkab Jember Hentikan Program Bantuan untuk Warga
"Saya Ketua PAC Padangan siap menerima konsekuensinya walaupun dikeluarkan dari partai," tutupnya.
Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Bojonegoro Soehadi Moeljono mengatakan, akan melakukan teguran terhadap beberapa PAC yang tidak menjalankan arahan dari pusat.
"Ini kan bentuk demokrasi, sehingga kita membebaskan pilihan mereka tapi itu diluar partai, dan kita pasti akan melakukan teguran karna mereka tidak menjalankan amanah dari pusat, " singkatnya.
