jatimnow.com - Kebijakan umum anggaran (KUA) merupakan pondasi dari penyusunan APBD 2025 bukan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, ada peningkatan anggaran APBD dari Rp11,4 triliun di tahun 2023 menjadi 11,92 triliun di tahun 2025.
"Dengan peningkatan ini, otomatis akan menambah kenaikan belanja dan pendapatan. Peningkatan belanja ini sesuai tema pembangunan 2025 tentang SDM dan pertumbuhan ekonomi," ungkap Reni dalam siaran resminya, Rabu (17/7/2024).
Persoalan terkait kesejahteraan ini, lanjutnya, akan terus diperkuat baik di bidang pendidikan, kesehatan, penanganan kemiskinan, ekonomi inklusif untuk pelaku usaha mikro, serta investasi yang dapat mengurangi pengangguran.
"Untuk infrastruktur masih terus berjalan, melanjutkan pekerjaan yang belum selesai di tahun 2023 yang prioritas," ujarnya.
Baca juga:
Deklarasi Coblos Kotak Kosong di Pilwali Surabaya 2024 Kian Masif
Selain itu, Reni juga mengatakan bahwa disektor pendapatan, ada penambahan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang saat ini sharing nya lebih besar dari tahun sebelumnya.
Hal tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah (HKPD).
"Dengan adanya hal tersebut bisa membawa angin segar untuk Pemerintah Kota Surabaya. Pasalnya, pendapatan mengalami kenaikan sekitar Rp1,2 triliun," jelas Reni.
Baca juga:
Arif Fathoni Emban Amanah Golkar jadi Pimpinan DPRD Surabaya Periode 2024-2029
Namun, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap, Pemkot Surabaya tidak hanya mengandalkan kenaikan pendapatan di sektor PKB, melainkan juga mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan daerah lainnya.
"Misalnya terkait potensi parkir yang masih besar dan BUMD juga perlu memberikan tambahan pendapatan," tutup pimpinan DPRD Surabaya.
