Pixel Code jatimnow.com

Bupati Ponorogo Paparkan Hasil Pertemuan dengan Presiden Jokowi di IKN

Editor : Endang Pergiwati   Reporter : Ahmad Fauzani
Bupati Ponorogo, Kang Giri Berswafoto Bersama Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin juga Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Foto: Sugiri Sancoko for jatimnow.com)
Bupati Ponorogo, Kang Giri Berswafoto Bersama Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin juga Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (Foto: Sugiri Sancoko for jatimnow.com)

jatimnow.com - Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, atau yang akrab disapa Kang Giri, mendapat kesempatan untuk terbang ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Kang Giri tidak sendirian. Ia bersama dengan 516 kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia untuk menghadiri rapat koordinasi yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di Istana Garuda, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Iya, kemarin ke IKN bersama bupati dan wali kota lain, seperti Mas Ipin (Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin) dan Mas Dhito (Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana)," ungkap Kang Giri, Kamis (15/8/2024).

Kang Giri menggambarkan IKN sebagai konsep kota yang baru dan luar biasa, yang dirancang dengan konsep hijau.

Baca juga:
Ibu Kota Politik? Jangan-Jangan Hanya Politik Ibu Kota

“Bahasanya adalah forest city, kota yang didominasi oleh lingkungan hijau, bukan beton dan kaca," jelas Kang Giri

Menurut siaran pers dari Sekretariat Presiden, dalam arahannya di Istana Negara IKN, Presiden Jokowi menekankan dua isu krusial kepada para kepala daerah, yaitu menjaga daya beli masyarakat dan mempersiapkan Pilkada serentak yang akan datang.

Baca juga:
Bereskrim Polri Ungkap Tambang Batubara Ilegal di IKN, Kerugian Negara Rp5,7 T

Di akhir pengarahannya, Presiden juga mengapresiasi kehadiran para kepala daerah di IKN dan berharap hal-hal baik dari kunjungan tersebut dapat diterapkan di daerah masing-masing.

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan
Politik

PDIP Minta Pemerintah Untuk Tidak Mengobral Gelar Pahlawan

PDIP mendengar dan menerima banyak masukan krusial dari civil society dan kalangan akademisi (perguruan tinggi). Masukan tersebut berpusat pada catatan kelam sejarah, khususnya terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.