Pixel Code jatimnow.com

PKB Jatim Laporkan Dugaan Intervensi Oknum NU jelang Muktamar di Bali

Editor : Zaki Zubaidi   Reporter : Misbahul Munir
Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah ditemui di Polda Jatim (Foto: Munir/jatimnow.com)
Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah ditemui di Polda Jatim (Foto: Munir/jatimnow.com)

jatimnow.com - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur mengadukan dugaan gerakan provokatif menjelang digelarnya Muktamar PKB di Bali 24-25 Agustus 2024

Pengaduan tersebut dilakukan Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah bersama dengan Ketua PDC PKB Surabaya Musyafa Rouf.

"Kondisi faktual di lapangan kami melihat bahwa ada upaya-upaya provokatif yang dilakukan oleh oknum yang mengarah kepada kegduhan, kericuhan maupun kerusuhan dan ada arah untuk menggagalkan pelaksanaan Muktamar PKB," kata Anik Maslachah, Kamis (22/8/2024).

"Sehingga kami DPW PKB Jatim datang ke Polda intinya meminta agar Polda mengambil tindakan preventif dan represif jika terjadi hal hal seperti yang kami sampaikan," lanjut dia.

Kata Anik, hasil pertemuan hari ini diterima dengan baik dan Polda Jatim akan melakukan pengawalan dan pendampingan dan akan mengambil langkah yang masif konstitusional.

"Tujuan kami melakukan koordinasi ini tidak hanya sekadar bagaimana pelaksanaan Muktamar ini berjalan dengan tertib. Namun ada kegiatan besar yang perlu diamankan bersama yakni Pilkada dan Pilgub serentak di Indonesia," lanjut dia.

Baca juga:
PKB Sodorkan Nama Musyafak Rouf jadi Ketua DPRD Jatim

Siapa yang akan melakukan upaya penggagalan Muktamar PKB?

Anik menyebut, bahwa DPW PKB melihat ada oknum dari NU. Beberapa gerakan yang sudah dilakukan diantaranya mengumpulkan massa banyak yang digelar di Bali.

"Undangan yang viral itu akan ada 100 ribu dari berbagai wilayah terutama Jatim dan Jateng. Namun informasi yang didapat bahwa massa lebih banyak dari Jatim," tandas dia.

Baca juga:
Profil Lukmanul Khakim, Cah Lamongan yang Diusung PKB jadi Cawagub Jatim 2024

Selain itu juga ada gerakan gerakan yang mengajak untuk membentuk pengurusan baru dan membuat muktamar tandingan.

"Dari indikasi indikasi itulah kemudian kami hadir ke Polda untuk langkah antisipatif," pungkasnya.