Pixel Code jatimnow.com

Komisi XIII Kunker Spesifik ke Jatim Gali Data Primer Keimigrasian yang Faktual

Editor : Zaki Zubaidi  
Foto: Humas Kemenkumham Jatim
Foto: Humas Kemenkumham Jatim

jatimnow.com - Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kanim Kelas I Khusus Surabaya pada Rabu (6/11/2024). Rombongan dewan yang dipimpin Ali Mazi tersebut diterima secara langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Heny Yuwono beserta pimti Pratama dan jajaran Keimigrasian.

Ali Mazi menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memahami kondisi dan situasi di Jatim khususnya terkait Keimigrasian.

"Kami perlu data primer secara faktual terkait Keimigrasian sebelum dan sesudah adanya UU baru, serta penataan organisasi dan SDM di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," urainya.

Pelaksanaan Keimigrasian, lanjutnya, merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia.

Beberapa persoalan juga disampaikan terkait Keimigrasian seperti kompleksnya mobilitas orang asing, masalah pencegahan, penangkalan dan lainnya.

Baca juga:
Haris Sukamto Resmi Pimpin Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

"Adanya pemindahan fungsi imigrasi ke dalam kementerian baru merupakan langkah untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalitas pelaksanaan Keimigrasian," jelasnya.

Sementara itu Kakanwil Jatim Heny Yuwono menyampaikan bahwa pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk dan sudah berada di wilayah Republik Indonesia secara simultan telah dilakukan pengawasan secara berjenjang dan melibatkan steakholder terkait.

"Khususnya di wilayah Jawa Timur pengawasannya dilakukan bekerja sama antar instansi dengan dibentuknya Tim Pengawaan Orang Asing (Tim Pora) baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi," katanya.

Baca juga:
BHP Surabaya Harap Harta Peninggalan Safe Deposit Box Dikelola Tepat Sasaran

Terkait pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga Kementerian, saat ini sudah dibentuk tim Pokja Tingkat pusat yang Menyusun SOTK serta fasilitatif opersaional perkantoran termasuk pengelolaan SDM.

"Satuan kerja Imigrasi di daerah hanya menyiapkan data yang diperlukan Tim Pokja jika diperlukan seperti data pegawai dan identifikasi BMN," tandasnya.