jatimnow.com - Permasalahan banjir setiap musim hujan yang diakibatkan oleh buruknya sistem drainase dan pengelolaan sampah yang belum optimal, masih terjadi di Sidoarjo.
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo dari Fraksi NasDem, Muh. Zakaria Dimas Pratama, S.Kom mengatakan, permasalahan ini harus ditangani dengan kebijakan yang lebih sistematis, termasuk peningkatan anggaran untuk infrastruktur dan pengelolaan sampah.
Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir adalah minimnya kesadaran masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai.
"Anggaran pengelolaan sampah di Sidoarjo saat ini hanya 0,44 persen dari APBD, sementara timbunan sampah pada 2023 mencapai 313 ribu ton, di mana 36 persen di antaranya tidak terkelola dengan baik. Sampah yang menumpuk ini akhirnya menyumbat saluran air dan memperparah banjir saat musim hujan," ucapnya kepada jatimnow.com, Selasa (11/02/2025).
Ia melanjutkan, salah satu solusinya adalah dengan adanya pengadaan ekskavator di setiap kecamatan yang akan digunakan secara rutin untuk membersihkan sedimentasi dan sampah di sungai, bukan hanya saat musim hujan tiba.
Selain itu, ia juga mendorong pembentukan kader lingkungan di tingkat RT, yang bertugas mengawasi kebersihan sungai dan lingkungan sekitar.
Ia juga menyoroti budaya gotong royong yang masih bersifat insidental.
"Masyarakat sering kali baru bergerak ketika banjir sudah terjadi, bukan sebagai upaya pencegahan. Jika bisa, ini menjadi gerakan masyarakat yang berkelanjutan (movement society), bukan hanya saat musim hujan atau ketika terjadi banjir," jelasnya.
Dimas mengungkapkan bahwa perlunya kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan lingkungan secara rutin agar dampak banjir bisa diminimalkan.
Baca juga:
Kementrian PU Bangun Pengelolaan Sampah Kapasitas 500 Ton/Hari di Banyuwangi
Selain sampah, kondisi drainase yang tidak memadai juga menjadi faktor utama penyebab banjir di Sidoarjo. Ia mengkritisi banyaknya pengembang perumahan yang membangun saluran drainase di bawah standar, sehingga tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi.
Dimas menegaskan bahwa DPRD Sidoarjo akan memperketat pengawasan terhadap developer, agar sistem drainase yang dibangun benar-benar dapat mengalirkan air dengan baik dan mengurangi risiko banjir.
Banjir yang terjadi juga berdampak pada kerusakan infrastruktur jalan. Baginya genangan air yang terus-menerus mempercepat kerusakan jalan beraspal, yang akhirnya berlubang dan membahayakan pengendara.
"Untuk mengatasi hal ini, saya mendorong program betonisasi jalan secara berkala agar lebih tahan lama terhadap genangan air," imbuhnya.
Baca juga:
Pengelolaan Sampah di Jember Belum Maksimal, DPRD Khawatir Overload
Meskipun saat ini, satgas perbaikan jalan sudah berjalan, cakupan perbaikannya masih terbatas akibat keterbatasan tenaga kerja dan anggaran.
Selain itu, kurangnya tempat penampungan air sementara (bosem) di titik-titik rawan banjir. Ia meminta agar pada tahun 2025 dan 2026, pembangunan bosem lebih diperbanyak sebagai solusi untuk menyerap air hujan agar tidak langsung meluap ke permukiman warga.
Dengan berbagai langkah ini, Dimas berharap permasalahan banjir di Sidoarjo dapat dikurangi secara signifikan.
"DPRD Sidoarjo terus mendorong agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
