jatimnow.com - Gelombang demo mahasiswa terus mengalir di Lamongan. Setelah PMII, Bem Joko Tingkir, kini giliran GMNI Lamongan yang menyuarakan aspirasi mereka.
Ratusan mahasiswa memulai demo di halaman depan Pemkab Lamongan, usai menyampaikan tuntutan, aksi unjuk rasa bergeser ke DPRD Lamongan.
Dalam tuntutanya mahasiswa membawa 7 isu nasional yang didalamnya terdapat poin pencabutan Instruksi Presiden Tahun 2025 dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, 2 isu kedaerahan menyinggung perihal jejak kasus korupsi dan jalan rusak.
"Untuk isu daerah kami menuntut DPRD untuk membentuk panitia khusus untuk meinvestigasi dugaan korupsi di Lamongan kemudian meninjau tugas Pemkab Lamongan untuk segera merealisasikan jalan mulus di Lamongan," kata Sandi Cahyo Triono, Senin (24/2/2025).
Baca juga:
DPRD Lamongan Kirim Usulan Pelantikan Kepala Daerah ke Mendagri
Mahasiswa menuntut agar pemerintah pusat mencabut Inpres tahun 2025 yang berkaitan pada efisiensi anggaran. Adapun soal MBG, DPRD Lamongan diminta lebih proaktif melakukan meninjauan dan evaluasi.
"Kami meminta agar bisa dilakukan evaluasi pada pelaksanaan MBG agar tepat sasaran dan melibatkan masyarakat, bukan hanya dari kumpulan kapitalis saja yang menikmati," bebernya.
Baca juga:
DPRD Lamongan Gelar Paripurna Penetapan Bupati dan Wabup Terpilih
Sementara itu, Ketua DPRD Lamongan Muhammad Freddy menyebut bahwa pihaknya sepakat dengan apa yang disuarakan mahasiswa. Ia menilai bahwa kebijakan pemerintah pusat hari ini menjadikan pemerihtah daerah tidak memiliki ruang otonom yang bebas.
"Semua bebas menyampaikan aspirasi, pada keseluruhan kami sepakat karena poin-poin yang disampaikan juga menjadi harapan kita sebenarnya ada pemangkasan anggaran dan regulasi yang sliwar-sliwer menjadi otonomi daerah terbeku," ujarnya.
URL : https://jatimnow.com/baca-75598-dprd-lamongan-tanggapi-gelombang-demo-mahasiswa--kami-sepakat
