jatimnow.com - Apersi Asosiasi Pengembang Perumahan dan pemukiman Seluruh Indonesia menyambut baik program pemerintah 3 juta rumah. Program tersebut dinilai akan menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi sekaligus perkembangan usaha perumahan.
Ketua Bidang Perizinan Pertanahan DPP Apersi Bambang Setiadi mengatakan, sudah hampir 6 bulan digaungkan, program 3 juta rumah belum ada kejelasan. Pihak Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) masih menunggu blueprint program 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP .
Halal bihalal Apersi yang digelar Pengurus DPD Apersi Jawa Timur di Hotel Sangrila Surabaya, Rabu (23/4/2025) tidak sekedar ajang bertemu para anggota dan pengurus. Namun juga untuk menggali isu-isu terkini terkait industri properti, terutama target dari program 3 juta rumah.
Bambang menilai selama hampir setengah tahun Kementerian PKP dibentuk, program yang dijalankan terkait perumahan bagi masyarakat belum ada arah dan tidak dapat dirasakan.
“Pada prinsipnya kita sebagai asosiasi yang membidangi urusan bidang perumahan, baik itu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang digabung dalam sebuah Fasilitas Likuriditas Pembangunan Perumahan (FLPP), kemudian rumah komersil, tentu menyambut baik program pemerintah yang 3 juta unit rumah ini,” kata Bambang.
Pelaku pembangunan rumah FLPP atau MBR, kata Bambang, adalah pengusaha-pengusaha lokal, yang harus dijaga.
"Mereka harus ditumbuhkembangkan agar ekonomi lokal ikut membaik, mulai pengembang, tukang kayu, supplier lokal, material lokal, tukang air, tukang tembok, bisa berkolaborasi menjadi satu kekuatan dan menjadi solusi di tiap-tiap daerah," ucapnya.
“Maka jika ditambah dengan program pemerintah Prabowo, 3 juta rumah, Apersi menyambut baik. Nantinya target 3 juta rumah itu terdiri dari 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Sebagai asosiasi, pihaknya sudah melakukan teknis pembangunan di berbagai bidang, terutama dalam bingkai NKRI,” tambah Bambang.
Namun program 3 juta unit rumah ini belum ada panduan, roadmap, maupun tahapan, mulai apa yang mesti dikerjakan.
Bambang berharap, program tersebut banyak side effect-nya yang positif, sehingga masyarakat bisa bergairah terhadap bisnis ini. Uangnya bisa masuk ke negara lewat pajak-pajak, mulai dari PPN, PPH , BPHTB, PNBP, masuk lagi ke negara, turut serta mengurangi beban pemerintah, berupa penyerapan tenaga kerja.
Baca juga:
Tol KLBM Gresik Bikin Rumah Bersubsidi di Kedamean Diminati Pembeli
Pemerintah harus mendorong ini menjadi program strategi nasional. Karena banyak melibatkan institusi dan stakeholder, mulai perizinan, ada pertanahan, lingkungan, dan berbagai aspek lainnya.
"Pemerintah punya perangkat untuk mewujudkan hal ini, ada APBD di daerah, stakeholder banyak, terus punya potensi. Terpenting, jangan memberatkan masyarakat," tegasnya.
Jika pemerintah memberikan peluang kemudahan, pasti investasi akan tumbuh kembang secara lebih cepat, tambah Bambang, namun kalau pemerintah menganggap itu sebagai objek terus menerus, maka investasi akan jalan di tempat.
Di tempat yang sama, Ketua DPD Apersi Jatim Makhrus Sholeh mengatakan, Jawa Timur masih bagus untuk pertumbuhan rumah menengah ke bawah. Demikian pula, untuk program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo, adalah rumah subsidi.
"Rumah subsidi ini ada bantuan pemerintah di sana. Program ini harusnya membuat mudah, cuma tinggal tanda jadi saja dan angsuran Rp1 juta selama 20 tahun.
Baca juga:
Bank Jatim Dukung Sejuta Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah
“Kalau rumah dengan harga Rp1 juta ini sama dengan harga ngontrak. Nah ini program pemerintah yang luar biasa. Syaratnya, hanya belum punya rumah, penghasilan maksimal gaji hingga Rp12 juta. Jadi ini kabar baik,” jelas Makhrus.
Kendala di Jawa Timur berada di pemerintah daerah. Beberapa kebijakan pusat tidak bisa implementasinya langsung di daerah. Contohnya, SKB 3 menteri yang mestinya dimulai bulan Januari, ternyata di beberapa kota/kabupaten belum jalan. Hanya beberapa kota/kabupaten yang sudah jalan, seperti Tulungagung, Kediri, Jember.
"Harapannya, program bantuan SKB 3 menteri meliputi PBG free untuk rumah FLPP, terus free BBHTB untuk rumah subsidi," ucapnya.
Sementara hasil koordinasi dengan perbankan, kata Makhrus, saat ini baru dibangun sekitar 6 ribu unit rumah subsidi. Namun target DPD Apersi Jatim bersama asosiasi lain sekitar 20 ribu unit.
