jatimnow.com - Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember, Suprihandoko menyatakan besarnya angka pengangguran masih membayangi Jember dan menjadi perhatian serius semua pihak.
Dari catatannya, pengangguran terbesar di wilayahnya di dominasi oleh lulusan SMA/SMK sederajat yang mencapai 36 ribu, setiap tahunnya.
"Angka yang saya dapat dari hasil pertemuan dari beberapa orang, yang mengetahui data itu proyeksi kelulusan SMA/SMK sederajat di Jember jumlahnya kurang lebih 36 ribuan," katanya, Kamis (15/5/2025).
Pengangguran dari lulusan SMA/SMK ini memdominasi karena minimnya skill kerja, ditambah kurangnya minat mereka melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
"Proyeksi kelulusan yang lanjut study ke perguruan tinggi kisaran antara 25 persen sampai 30 persen maksimal. Dari celah itu, saya mengambil (memperkirakan) pasti pencari kerja, sisanya 70 persen. Kalau 35 ribu, antara 23 ribu atau 24 ribuan pencari kerja, yang mana kompetensi sangat terbatas," sambungnya.
Sedangkan dunia industri dan dunia usaha, atau wirausaha (secara mandiri) itu membutuhkan kompetensi. Dari itu ia meminta semua pihak bergegas, karena ini menjadi perhatian serius.
Bisa dibayangkan, bila setiap tahun pengangguran terdidik sekitar 24 ribuan, dan banyak tidak memiliki kompetensi seperti apa lulusan dari sekolah tersebut.
Baca juga:
Anggota DPRD Jatim Ingatkan Warga Agar Tak Sembarangan Merantau ke Surabaya
"Kalau pegangguran konvensional sejak kecil atau hanya lulus SD atau tidak tamat SD, dia bisa jadi pemulung sampah tidak gengsi. Atau juga mencangkul sawah tetangga juga bisa," jelasnya.
Namun apabila lulusan setingkat SMA biasanya masih ada gengsi, dikarenakan sekolah atau pendidikannya tingkat menengah.
"Maka kewajiban kita, sebagai pemerintah mengantarkan mereka sampai memiliki kompetensi, minimal 3 atau 4 tingkat. Sehingga laku didunia industri dunia usaha," paparnya.
Baca juga:
Program Padat Karya di Banyuwangi Sasar 2400 Warga Prasejahtera
"Kita tempatkan mereka sebagai tenaga kerja lokal, antar daerah, kita carikan lowong kerja, atau hingga ke luar provinsi yang membutuhkan tenaga kerja cukup banyak," lanjutnya.
Disisi lain, perlunya para lulusan ini mendapakan pelatihan kompetensi. Pihaknya juga bekerjasama dengan Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (HILLSI).
"Tahun ini 2025 kami ada pesanan tenaga operator alat berat itu 20 orang, itu sudah ditunggu sebetulnya. Mudah-mudahan ada tambahan anggaran di APBD untuk menggelar peningkatan kompetensi, meskipun secara nasional efisiensi," tandasnya.
