jatimnow.com - Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia, menjadikan pelaksanaan haji bukan sekadar ibadah, tetapi juga urusan kebangsaan yang mengandung asa, tanggung jawab, dan amanah besar dari berbagai pihak.
Dalam momen bersejarah ini, lahirnya Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi tonggak penting bagi profesionalisme dan transparansi pengelolaan haji Indonesia.
Ketua Bidang Litbang DPP AMPHURI, Ulul Albab, menilai pembentukan BP Haji tidak sekadar perubahan kelembagaan, melainkan momentum strategis untuk mereformasi secara menyeluruh sistem pelayanan haji.
“Pembentukan BP Haji membuka peluang konsolidasi tata kelola haji dengan standar lebih tinggi, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan,” ujarnya.
Ulul juga menegaskan bahwa profesionalisme tidak otomatis tercapai dengan perubahan nomenklatur. Ia bilang, profesionalisme lahir dari budaya kerja, integritas, kolaborasi, dan desain sistem yang sehat.
Oleh karena itu, sinergi antara BP Haji dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk AMPHURI yang membawahi ratusan penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah, menjadi kunci layanan unggul dan bermartabat.
Menurut Ulul Albab, pengalaman lapangan menunjukkan pelayanan haji harus berbasis empati, teknologi, dan responsif terhadap kebutuhan jamaah.
AMPHURI siap menjadi mitra strategis BP Haji tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga pendorong kualitas layanan.
“Kami membawa modal sosial, jaringan global, SDM profesional, serta praktik baik yang bisa direplikasi,” jelasnya.
Untuk mewujudkan transformasi pengelolaan haji yang lebih baik, Ulul mengusulkan formalitas kemitraan kelembagaan melalui MoU, forum reguler, dan evaluasi bersama sehingga layanan yang profesional bukan lagi mimpi, melainkan kenyataan.
Baca juga:
Jemaah Haji asal Bojonegoro Meninggal saat Mendarat di Arab, Ini Identitasnya
Dalam upaya memperkuat tata kelola haji, DPP AMPHURI mengajukan beberapa masukan penting yang menjadi pondasi reformasi pelayanan haji.
Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian utama dengan melibatkan asosiasi dalam pelatihan dan sertifikasi sehingga kualitas layanan haji dapat tercipta secara seragam dan andal di seluruh lini.
Selanjutnya, untuk menjawab tantangan era digital, AMPHURI mengusulkan pembangunan ekosistem digital terpadu yang menghubungkan berbagai pihak seperti BP Haji, Kementerian Agama, asosiasi, maskapai penerbangan, dan sektor perhotelan, sehingga proses monitoring dapat dilakukan dengan transparan dan real-time.
Selain itu, aspek pembiayaan juga menjadi fokus utama dalam masukan AMPHURI. Skema pembiayaan haji yang ada saat ini perlu dievaluasi agar mampu memberikan keadilan, akuntabilitas, serta mengurangi beban biaya bagi jamaah.
Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa pendanaan pelaksanaan haji berjalan dengan efisien dan tidak menimbulkan ketimpangan.
Baca juga:
1.851 Jamaah Haji Asal Lamongan Dilepas Menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya
Terakhir, AMPHURI menegaskan pentingnya dialog rutin dan forum musyawarah antara regulator, operator, dan masyarakat sipil agar proses demokratisasi tata kelola ibadah haji terus berjalan, menciptakan ruang komunikasi yang terbuka demi perbaikan berkala yang berkelanjutan.
Dengan rangkaian usulan tersebut, AMPHURI berharap tata kelola haji ke depan tidak hanya menjawab kebutuhan administratif, tetapi juga mampu menyentuh aspek kemanusiaan dan teknologi demi memberikan layanan haji yang profesional, adil, dan responsif terhadap dinamika jamaah.
Ulul Albab menyimpulkan bahwa pengelolaan haji harus dilihat sebagai sebuah ekosistem yang membutuhkan regulasi yang bijak, kolaborasi yang jernih, dan profesionalisme yang subur.
“AMPHURI siap menjadi bagian dari solusi untuk menyukseskan pelayanan haji yang lebih baik, lembaga lebih kredibel, dan amanah yang bersih,” tutupnya.
Dengan langkah strategis ini, harapannya tata kelola haji Indonesia dapat menjadi lebih profesional, inklusif, dan membawa keberkahan bagi umat serta negara.
URL : https://jatimnow.com/baca-77681-haji-makin-mudah-inilah-rahasianya
