jatimnow.com – Pemerintah Kabupaten Jember mempercepat cakupan imunisasi campak guna menghentikan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang merebak di sejumlah wilayah. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk bersama Dinas Kesehatan Jawa Timur dan UNICEF.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Jember, dr. Rita Wahyuningsih, mengungkapkan bahwa penanganan KLB campak tidak hanya terkendala pada ketersediaan vaksin, melainkan juga pada tantangan di lapangan.
“Kesulitannya bukan pada stok vaksin, tetapi pada penerimaan masyarakat. Banyak orang masih terpengaruh lingkungan sekitar. Kalau ada tetangga tidak imunisasi, mereka ikut-ikutan,” jelasnya, Senin (1/9/2025).
Menurut dr. Rita, keputusan imunisasi sering kali tidak murni berasal dari orang tua, melainkan dipengaruhi keluarga besar atau tokoh masyarakat.
“Kadang keputusan itu bukan dari ibu, tapi dari bapak, kakek, atau tokoh yang dituakan. Jadi ada intervensi dari luar keluarga inti,” tambahnya.
Faktor lain yang memperberat adalah derasnya arus informasi di media sosial. Masyarakat lebih mudah mempercayai kabar yang belum tentu benar dibanding penjelasan tenaga kesehatan.
“Saat ini orang lebih mudah percaya informasi yang beredar di media sosial daripada tenaga kesehatan. Padahal belum tentu benar,” tegasnya.
Baca juga:
Parkir Gratis di Jember Berakhir, DPRD Minta Sistem Berlangganan Diterapkan
Selain itu, ketakutan terhadap efek samping vaksin juga masih menjadi alasan penolakan imunisasi. Meski sudah dijelaskan bahwa efek samping vaksin umumnya ringan dan wajar, kekhawatiran tetap muncul.
“Sama seperti kalau kita makan makanan manis bisa kena diabetes, vaksin juga ada efek samping. Tapi itu bisa diatasi dengan edukasi yang tepat,” ujarnya.
Ia menilai, salah satu kelemahan di Jember adalah belum adanya tokoh masyarakat yang dapat menjadi panutan atau role model dalam kampanye imunisasi.
Baca juga:
Bupati Jember Kunjungi Situs Purbakala Duplang, Dorong Edu Wisata Generasi Muda
“Kalau tenaga kesehatan yang menyampaikan, masyarakat sering menganggap itu hanya kepentingan kami. Tapi kalau ada tokoh masyarakat yang memberi contoh, mereka akan lebih percaya,” jelas dr. Rita.
Meski begitu, ia mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak, mulai dari camat, PKK, kepolisian, hingga TNI, yang sudah aktif terlibat dalam sosialisasi.
“Kolaborasi ini sangat membantu, tapi masih belum cukup untuk melawan derasnya informasi yang salah di masyarakat,” pungkasnya.
