jatimnow.com – Di tengah isu kenaikan PPN yang membebani masyarakat, lembaga kajian Transisi Bersih justru mendorong pemerintah untuk lebih fokus meningkatkan pajak dari industri ekstraktif, seperti nikel dan batu bara. Mereka menilai, potensi pendapatan negara dari sektor ini jauh lebih besar dan lebih adil.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menyatakan bahwa momentum pergantian Menteri Keuangan menjadi kesempatan emas untuk membenahi sistem perpajakan nasional. Selama ini, kebijakan pajak dinilai kurang adil dan cenderung membebani masyarakat.
"Jika PPN naik menjadi 12%, dampaknya pada pendapatan negara tidak seberapa dibandingkan jika kita mengoptimalkan pajak dari sektor ekstraktif. Potensi pajak dari nikel dan batu bara itu jauh lebih besar," tegas Abdurrahman Arum di Jember, Selasa (09/9/2025).
Transisi Bersih mengungkap, bahwa wacana kenaikan PPN menjadi 12% dan kenaikan pajak daerah akibat pengurangan dana transfer telah memicu penolakan dari masyarakat. Mereka menilai kebijakan perpajakan saat ini tidak adil dan menuntut agar PPN diturunkan serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan.
Hasil riset Transisi Bersih menunjukkan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah dan insentif besar-besaran untuk pembangunan smelter justru memicu over investment dan over production di sektor nikel.
Baca juga:
Pajak Naik, Subsidi Dipangkas? Ekonom: Jangan Bebani Rakyat!
Akibatnya, kapasitas smelting nikel melonjak 15 kali lipat hanya dalam tujuh tahun, menyebabkan surplus produksi, menekan harga nikel dunia, dan mempercepat penipisan cadangan nikel Indonesia.
"Selama ini, tax holiday, pembebasan bea masuk, dan subsidi energi yang berlebihan justru menciptakan ketidakadilan. Perusahaan asing menikmati keuntungan, sementara masyarakat menanggung dampak lingkungan dan sosial," jelas Rahman.
Transisi Bersih berharap, dengan menteri keuangan yang baru, pemerintah dapat lebih serius menggarap potensi pajak dari industri ekstraktif yang selama ini kurang optimal, daripada terus mengandalkan PPN yang membebani masyarakat.
Baca juga:
Menjadi Pemimpin Publik yang Sejati, Belajar dari Kisruh Pajak di Pati
URL : https://jatimnow.com/baca-78960-pajak-tambang-vs-ppn-mana-yang-lebih-adil
