Pixel Code jatimnow.com

Target PAD Dari Sektor PBB di Jember Seret, Ini Penyebabnya

Editor : Bramanta   Reporter : Sugianto
Foto : RDP Komisi C DPRD dengan Bapenda Jember terkait PBB (Sugianto/jatimnow.com)
Foto : RDP Komisi C DPRD dengan Bapenda Jember terkait PBB (Sugianto/jatimnow.com)

jatimnow.com-Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Jember masih tidak sesuai target. Diduga hal ini dikarenakan banyak oknum bermain uang yang telah disetorkan oleh masyarakat kena pajak. Data dari Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember, target perolehan PAD dari sektor PBB mencapai total Rp83 Miliar. Namun hingga bulan Agustus masih diperoleh Rp22 Miliar.

Dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi C DPRD Jember, pendapatan PBB masih jauh dibawah target lantaran banyak oknum kepala desa, perangkat desa atau Ketua RT/RW yang bermain dengan uang PBB.

"Ini sudah membayar masyarakat. Contoh di beberapa desa mereka (bayar) melalui perangkat desa, baik RT/RW atau kasun mereka sudah menarik pajak ke masyarakat dan membayar, tapi oleh oknum kepala desa ini tidak terbayarkan. Ini fakta yang terjadi," kata Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, Jumat (26/9/2025).

Selaman ini DPRD banyak menerima laporan dari masyarakat yang sudah membayar pajak dan belum dilaporkan ke Bapenda. Kejadian ini, selalu terjadi setiap tahun.

"Artinya disini, banyak oknum kepala desa yang rakyatnya bayar, tapi tidak disampaikan. Mungkin nanti bisa mencari data inspektorat, karena sudah monitoring. Selalu monev dengan kejaksaan," ungkapnya.

Baca juga:
Kecelakaan di Perlintasan KA Masih Tinggi, Daop 9 Jember Tingkatkan Sosialisasi

Komisi C DPRD Jember menyarankan agar pihak terkait membersihkan pemangku kebijakan yang mengambil hak dari masyarakat.

"ini harus betul-betul di bersihkan. Jangan enak-enakan. karena kalau tidak ada kepastian yang kita berikan kepada mereka, pasti akan terus seperti ini," tegasnya.

Baca juga:
Komisi Informasi Jatim Lakukan Verifikasi Faktual ke Diskominfo Jember

Sementara itu, Kepala Bapenda Jember, Achmad Imam Fauzi membenarkan terkait persoalan tersebut. Mereka banyak menemukan kejadian warga yang sudah membayar pajak tapi ditagih lagi.

"Fakta memang di lapangan banyak pengaduan, ada masukan juga dari jaksa pengacara negara untuk menertibkan itu. Jadi memang peralihan hak menjadi hal urgent," pungkasnya.

Cek Fakta Informasi BBM
Viral

Cek Fakta Informasi BBM

Pertamina Patra Niaga secara proaktif mengamati peningkatan praktik manipulasi dan penyebaran hoaks.