jatimnow.com - Ketua PW GP Ansor Jawa Timur, H. Musaffa Safril, menyerukan langkah afirmatif untuk membatasi penggunaan handphone (HP) di lingkungan sekolah.
Hal itu disampaikan saat pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) Ansor University Jawa Timur di Kampus Universitas Islam Darul ’Ulum (UNISDA) Lamongan, Kamis (20/11/2025).
PKL ini diikuti oleh 75 peserta dari kalangan akademisi, intelektual muda NU, dosen, dan pengelola Ansor University se-Jawa Timur.
Musaffa menjelaskan bahwa beberapa daerah di Indonesia telah menerapkan pembatasan penggunaan HP di sekolah. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencegah dampak negatif dunia digital pada siswa.
"Beberapa provinsi dan kabupaten telah mengambil langkah tegas. Ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa ruang pendidikan harus kembali menjadi ruang yang aman dan fokus bagi siswa," tegas Musaffa.
Kebijakan pembatasan penggunaan HP di sekolah ini bukan hanya sekadar wacana, tetapi telah diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia.
Sebagai contoh, Sumatera Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi telah mengeluarkan surat edaran pelarangan penggunaan HP di SMA, SMK, dan SLB sejak Juni 2025.
Baca juga:
Ketua Ansor Jatim: Negara Nikmati Cukai Tembakau, Petani Merana
Langkah serupa juga diambil di Kota Mataram, NTB, yang melarang siswa SD, SMP, MI, dan MTs membawa HP ke sekolah sejak Februari 2025.
Di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur melalui Disdikpora juga melarang siswa SD dan SMP membawa HP ke sekolah sejak Maret 2025.
Bahkan, Provinsi Lampung juga menerbitkan surat edaran pembatasan penggunaan HP di sekolah. Lebih spesifik lagi, SMPN 2 Tasikmalaya telah menerapkan aturan tidak membawa HP sejak Desember 2024
Menurut Musaffa Safril, kebijakan ini relevan untuk pembinaan peserta didik di era digital. Selain meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar, pembatasan HP juga menekan potensi penyalahgunaan seperti bullying, cyberbullying, hingga akses konten negatif.
Baca juga:
Ansor Jatim Gandeng Universitas, Gerakkan Desa Maslahah
Ketua PW Ansor Jatim ini mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Pendidikan, untuk mempertimbangkan langkah serupa. Ia menilai pembatasan HP dapat memperkuat ekosistem pendidikan yang sehat dan berbasis karakter.
"Jawa Timur perlu ikut mempertimbangkan penerapan regulasi pembatasan penggunaan handphone di sekolah. Kebijakan ini bukan untuk membatasi kreativitas siswa, tetapi untuk memastikan bahwa proses belajar berlangsung optimal dan terarah," ujarnya.
Pelaksanaan PKL Ansor University ini adalah upaya Ansor Jatim untuk memperkuat kapasitas intelektual kader, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda NU yang berwawasan luas, beradab, dan responsif terhadap tantangan zaman, termasuk isu-isu pendidikan digital.
