jatimnow.com - Angka tuberkulosis (TBC) Jawa Timur masih berada di zona merah. Hingga awal Desember 2025, capaian penemuan kasus belum menyentuh target nasional.
Situasi ini mendorong Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) turun langsung ke Surabaya dan Gresik untuk menguji kinerja Program Prioritas/Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo, mulai dari penuntasan TBC hingga Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Tim KSP dipimpin Tenaga Ahli Utama KSP Dr. Zahera Mega Utama, SE, MM, didampingi dr. Adele Hutapea, M.Kes dan Muhajir S.Kep., Ners, MMR. Mereka berdiskusi langsung dengan Dinkes Jawa Timur di Surabaya, Rabu (17/12/2025), sekaligus memverifikasi pelaksanaan lapangan hingga Jumat (19/12).
“Jawa Timur masuk delapan provinsi dengan prevalensi TBC tertinggi. Itu sebabnya wilayah ini mendapat perhatian khusus dari pusat,” ujar Dr. Zahera Mega Utama, SE, MM.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, notifikasi insiden TBC di Jawa Timur baru mencapai 70,55 persen atau 82.220 kasus dari target 90 persen. Yang lebih mengkhawatirkan, 7.164 pasien tercatat belum memulai pengobatan. Pada kelompok anak, capaian bahkan baru 44,2 persen dari target.
Bagi Mega, panggilan akrab Dr. Zahera Mega Utama, SE, MM, angka itu bukan sekadar statistik.
“Memberantas TBC tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini persoalan menahun. Namun akhir Desember 2025 harus jadi titik evaluasi serius. Kalau masih tertinggal, 2026 harus lebih agresif,” katanya.
KSP secara rutin menggelar koordinasi lintas kementerian setiap pekan. Delapan provinsi prioritas, termasuk Jawa Timur, telah menandatangani nota kesepahaman percepatan penanganan TBC. Targetnya jelas: penurunan signifikan sebelum 2025 berakhir.
Di luar TBC, KSP juga mengawal Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menargetkan 100 juta peserta secara nasional. Di lapangan, Mega mengakui ada jarak antara ambisi pusat dan kesiapan daerah.
“Kalau programnya besar, dukungan tenaga kesehatan dan bahan medis habis pakai harus sejalan. Di banyak daerah, tantangannya serupa,” ujarnya.
Baca juga:
Lapas Kediri Lakukan Skrining TBC Warga Binaan, Tingkat Penularan Lebih Tinggi
Tahun pertama CKG dinilai sebagai fase uji coba. Mulai 2026, pendekatannya berubah. CKG tidak lagi mengandalkan kunjungan perorangan, tetapi menyasar komunitas besar: kementerian, kelompok ojek online, hingga pondok pesantren.
Pondok Pesantren Modern Sidayu, Gresik, dipilih sebagai lokus awal integrasi CKG dan skrining TBC. Sekitar 300 santri dijadwalkan mengikuti pemeriksaan. Angka ini menjadi contoh efektivitas pendekatan komunitas.
“Kalau satu lokasi bisa menjangkau 300 orang, sepuluh lokasi sudah 3.000. Ini cara realistis mengejar target nasional,” kata Mega. Jawa Timur sendiri memiliki ribuan pesantren yang dinilai strategis untuk intervensi kesehatan berbasis komunitas.
Kunjungan KSP juga menyoroti stunting dan implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok 3B: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Program ini dirancang untuk menyasar periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan, fase krusial pembentukan IQ dan pertumbuhan fisik.
“Kalau MBG baru diberikan saat anak SD, itu sudah terlambat. Kita hanya mengobati dampaknya,” tegas Mega. Ia mengibaratkan gizi anak seperti menanam bunga: kualitas ditentukan sejak bibit.
Baca juga:
Kasus Capai 1 Juta, Pemerintah Perkuat Sinergi Percepatan Eliminasi TBC 2030
Temuan lapangan menunjukkan masih ada daerah yang menyamakan porsi dan gramasi makanan ibu hamil dengan anak sekolah. Bahkan, jatah 10 persen untuk kelompok 3B yang sudah disepakati dalam MoU belum sepenuhnya disalurkan.
Bagi masyarakat, pengawalan ini menentukan akses kesehatan preventif yang nyata. TBC yang terdeteksi lebih cepat berarti pengobatan lebih awal.
CKG berbasis komunitas memudahkan warga yang selama ini datang ke fasilitas kesehatan hanya saat sakit. Sementara intervensi gizi ibu dan balita menyangkut kualitas generasi Jawa Timur di masa depan.
Hasil kunjungan dan rapat di Surabaya–Gresik akan dibawa KSP ke Kemenko PMK, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
“Kerja sama lintas sektor sudah berjalan baik. Tantangannya sekarang memastikan kebijakan di atas benar-benar terasa di bawah,” tutup Mega.
