jatimnow.com - Gelombang pelunasan biaya haji di Jawa Timur menunjukkan tren positif menjelang pergantian tahun. Hingga Selasa (30/12/2025), tercatat sekitar 70 persen calon jemaah haji Jawa Timur telah merampungkan kewajiban administrasinya untuk keberangkatan musim haji 2026 mendatang.
Angka ini menjadi sinyal kesiapan warga Jawa Timur untuk menunaikan rukun Islam kelima, di tengah transisi besar pengelolaan haji yang kini berada di bawah komando Kementerian Haji dan Umrah. Pemerintah sendiri mematok target agar seluruh proses pelunasan tuntas pada Januari 2026.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Dini Rahmania, mengingatkan bahwa perubahan struktur kelembagaan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan di lapangan.
Transisi itu menurutnya menjadi titik krusial yang harus diawasi ketat agar jemaah tidak menjadi korban birokrasi.
"Peralihan ke kementerian baru ini menuntut kesiapan teknis yang matang. Kami di Komisi VIII terus mengawasi agar proses transisi tidak menimbulkan kendala bagi jemaah," ujar sosok yang akrab dipanggil Ning Dini saat ditemui di Surabaya.
Kekhawatiran muncul lantaran kementerian baru ini belum memiliki akar struktur sumber daya manusia (SDM) hingga ke tingkat daerah. Saat ini, operasional di lapangan masih mengandalkan perangkat dari Kementerian Agama.
Bagi DPR, tantangan terbesar bukan lagi soal akomodasi yang saat ini kesiapannya di Arab Saudi sudah menyentuh 80 persen, melainkan kualitas manasik haji.
Baca juga:
Transformasi Kemenag di Usia 80, Lepas Urusan Haji demi Mutu Layanan Agama
Dini menegaskan bahwa pemahaman jemaah terhadap tata cara ibadah di tanah suci adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Edukasi yang mendalam di tingkat daerah menjadi kunci agar jemaah bisa beribadah secara mandiri dan tidak kebingungan saat menghadapi situasi padat di Mekkah maupun Madinah.
"Fokus kami adalah pelaksanaan manasik haji di daerah. Jemaah harus punya pemahaman utuh agar bisa beribadah dengan tertib dan mandiri. Meskipun kementeriannya baru dan belum ada SDM hingga daerah, manasik tetap harus berjalan optimal," kata politisi asal Probolinggo tersebut.
Baca juga:
Ning Dini Tagih Gedung Permanen, Anak Sekolah Rakyat Tak Boleh Terus Menumpang
Selain urusan teknis ibadah, Komisi VIII DPR RI tengah melirik potensi efisiensi biaya haji melalui wacana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Gagasan ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan ongkos perjalanan yang terus membengkak.
Ning Dini menjelaskan bahwa efisiensi adalah mandat langsung dari Presiden agar beban biaya yang dipikul masyarakat tidak semakin berat. Melalui Kampung Haji, pengelolaan penginapan dan katering diharapkan bisa lebih mandiri dan kompetitif.
"Kami menyambut positif rencana itu. Jika terealisasi, biaya penyelenggaraan bisa lebih efisien dan beban jemaah berkurang. Komitmen kami adalah memastikan haji tahun depan berjalan aman, nyaman, dan yang terpenting, berkeadilan bagi semua," pungkasnya.
